Pj Bupati Boalemo Hendriwan

Kemendagri Tunjuk Penjabat Bupati, Ini Tanggapan Tokoh Masyarakat Boalemo

Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menetapkan Penjabat (Pj) Bupati Boalemo bukan dari tiga calon.

Editor: lodie tombeg
TribunGorontalo.com
Herman Bater, tokoh masyarakat Kabupaten Boalemo. 

TRIBUNGORONTALO.COM, Tilamuta - Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menetapkan Penjabat (Pj) Bupati Boalemo bukan dari tiga calon yang diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo, menuai tanggapan dan reaksi.

Keputusan Mendagri yang menunjuk Direktur Pendapatan Daerah yang merupakan bagian dari pejabat di lingkungan Kemendagri, memberikan kesan yang sangat berbeda terhadap Gorontalo.

Tanggapan ini disampaikan Herman Bater, seorang tokoh masyarakat Kabupaten Boalemo.

Herman mengatakan, keputusan Mendagri mengutus bawahannya untuk menjadi penjabup seakan menunjukkan bahwa di Provinsi Gorontalo tidak memiliki pejabat yang memenuhi syarat.

"Penunjukan penjabup yang notabene adalah orang Kemendagri menunjukkan bahwa seakan-akan di Gorontalo tidak memiliki pejabat yang memenuhi syarat untuk menjabat penjabup," kata Bater, Sabtu (21/5/2022).

Dia menambahkan, harusnya Mendagri bisa memberikan keterangan ataupun informasi yang jelas dan pasti terkait alasan mengapa tidak mengakomodir salah satu dari tiga nama yang telah diusulkan oleh Gubernur Gorontalo beberapa waktu lalu.

Kalau pun hal itu diakibatkan oleh beredarnya rumor terkait tidak memenuhi syaratnya salah satu calon yang diusulkan oleh Gubernur, maka menurut Bater tidak menjadi alasan bagi Mendagri untuk mengambil figur lain di luar tiga nama yang diusulkan.

"Kalau hanya satu calon yang bermasalah, kan masih ada dua calon lainnya. Mengapa bukan salah satu dari dua orang yang tidak bermasalah itu yang diambil? Sekarang nyatanya malah menunjuk nama yang tidak diusulkan," tanya Bater.

Malah dengan keputusan mengambil nama lain di luar dari tiga nama yang diusulkan tersebut, Herman menilai bahwa Mendagri seakan tidak menghargai usulan yang telah dikirimkan oleh Pemprov Gorontalo.

Padahal apa yang dilakukan oleh Pemprov Gorontalo itu, merupakan bagian daripada tahapan yang diatur melalui peraturan perundang-undangan.

Menurut Herman, UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada pasal 201 ayat 11 menjelaskan, untuk mengisi kekosongan jabatan bupati/wali kota, diangkat penjabat bupati/wali kota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama atau setingkat eselon 2.

Seperti halnya dengan gubernur, untuk Penjabat Bupati/Walikota juga akan menjabat hingga pelantikan selanjutnya.

"Seharusnya Mendagri menetapkan penjabup yang mengenal karakteristik daerah. Dan yang paling sangat saya sayangkan adalah sikap gubernur yang tidak bisa berbuat apa-apa terhadap keputusan Mendagri tersebut," tutup Herman. (*)

 

  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved