PDIP: Kepala Desa Tak Boleh Berpolitik Praktis

"Jadi kalaupun ada deklarasi itu di luar pengetahuan kami, karena kami memang statusnya diundang dan deklarasi yang dilakukan yang kami baca di media itu dilakukan belakangan setelah kami meninggalkan tempat," sambung Pratikno.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno saat hadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI, Senin (4/4/2022).

Sementara itu, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung juga ikut menjawab soal dugaan anggaran di balik acara APDESI yang terjadi deklarasi dukunhan Jokowi 3 periode.

Ia menegaskan bahwa tak ada anggaran ketiga pembantu Jokowi digunakan untuk deklarasi tersebut.

"Pertama, tidak ada anggaran baik di Setneg, Seskab, maupun KSP mengenai hal ini, sehingga dengan demikian clear terhadap hal itu," jelas Pramono.

Pramono juga menjelaskan bahwa Jokowi sudah 4 kali mengeeluarkan pernyataan menolak jabatan Presiden 3 periode

"Terkahir tanggal 30 Maret 2022 di Borobudur saya yakin apa yang disampaikan Presiden sudah cukup jelas ditanggap oleh publik," ucapnya.

"Bahwa kemudian masih ada yang mencoba (deklarasi), namanya juga mencoba."

"Kami tahu untuk merubah apalagi melakukan amanden UUD itu tidak mudah dan akan membuka kotak pandora kemana-mana. Saya yakin ini jadi pelajaran," imbuh dia. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Politisi PDIP Minta Mendagri Tegur Apdesi