Jadwal Sidang Isbat Ramadan 2026 dan Lokasi Pemantauan Hilal di Gorontalo

Ringkasan Berita:

• Kementerian Agama RI akan menggelar Sidang Isbat penetapan awal Ramadan 1447 H pada Selasa, 17 Februari 2026, yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar di Jakarta
• Berdasarkan data hisab, posisi hilal pada 17 Februari masih di bawah ufuk (minus). Hal ini memicu prediksi bahwa pemerintah akan menggenapkan bulan Syakban (istikmal)
• Kanwil Kemenag Gorontalo memilih rooftop Gedung Rektorat IAIN Sultan Amai sebagai lokasi rukyatul hilal

TRIBUNGORONTALO.COM – Kabut rasa penasaran mulai menyelimuti umat Muslim di seluruh penjuru tanah air seiring mendekatnya bulan suci Ramadan 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. 

Di tengah dinamika penentuan kalender hijriah, masyarakat kini mengarahkan pandangan mereka pada agenda besar Kementerian Agama RI. 

Penentuan awal puasa bukan sekadar perkara administratif, melainkan menyangkut kesiapan batin dan logistik jutaan keluarga Indonesia dalam menyambut bulan yang penuh keberkahan ini.

Terdapat sedikit perbedaan atmosfer pada tahun 2026 ini, di mana salah satu organisasi Islam terbesar, Muhammadiyah, telah lebih dulu mematok tanggal pasti.

Namun, bagi sebagian besar masyarakat yang mengikuti keputusan pemerintah, penentuan tanggal 1 Ramadan masih harus melewati prosesi saintifik dan religius yang panjang.

Pemerintah melalui Kementerian Agama menegaskan bahwa mereka tidak akan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Pendekatan yang digunakan tetap konsisten: memadukan antara ilmu astronomi modern (hisab) dengan pembuktian visual secara langsung di lapangan (rukyat).

Tradisi Sidang Isbat menjadi panggung utama di mana seluruh data dari berbagai penjuru nusantara dikumpulkan. Ini adalah momen krusial yang menyatukan para ulama, pakar astronomi, dan birokrat dalam satu meja demi kemaslahatan umat.

Untuk memberikan gambaran yang jelas, artikel ini akan mengulas secara mendalam mengenai jadwal, teknis pelaksanaan Sidang Isbat, hingga alasan di balik pemilihan lokasi pemantauan hilal yang unik di daerah, khususnya Gorontalo.

Jadwal dan Mekanisme Sidang Isbat 2026

Melansir pemberitaan KompasTV, Jumat (13/2/2026), Kementerian Agama RI secara resmi telah mengagendakan pelaksanaan Sidang Isbat awal Ramadan 1447 Hijriah pada tanggal 17 Februari 2026.

Penentuan tanggal ini menyesuaikan dengan siklus bulan yang memasuki fase akhir menjelang pergantian bulan Hijriah.

Lokasi utama yang dipilih untuk menggelar prosesi sakral ini adalah Auditorium H.M. Rasjidi, Kantor Kementerian Agama RI yang terletak di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta. Gedung bersejarah ini akan menjadi saksi bisu penetapan awal ibadah puasa tahun ini.

Menteri Agama, Nasaruddin Umar, dijadwalkan akan memimpin langsung jalannya persidangan. Kehadiran figur nomor satu di Kemenag ini menunjukkan betapa pentingnya legitimasi pemerintah dalam menjaga harmoni pelaksanaan ibadah di Indonesia.

Tidak hanya dihadiri internal pemerintah, Sidang Isbat ini bersifat inklusif dengan mengundang berbagai lapisan penting. Mulai dari para Duta Besar negara-negara sahabat hingga Ketua Komisi VIII DPR RI sebagai representasi legislatif.

Partisipasi lembaga tinggi negara seperti Mahkamah Agung dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menjadi keharusan. Kehadiran mereka memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya kuat secara administratif, tapi juga sesuai dengan koridor hukum dan syariat Islam.

Dari sisi teknis-saintifik, Kemenag menggandeng institusi papan atas seperti BMKG, Badan Informasi Geospasial (BIG), hingga Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Keterlibatan lembaga-lembaga ini menjamin bahwa data yang dipaparkan memiliki akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Bahkan, pakar dari Observatorium Bosscha ITB dan Planetarium Jakarta turut dilibatkan. Hal ini menunjukkan bahwa penentuan awal Ramadan di Indonesia adalah hasil kolaborasi antara iman dan ilmu pengetahuan yang sangat ketat.

Tiga Tahapan Penting Sidang Isbat

Proses sidang ini terbagi dalam tiga rangkaian utama yang sistematis. Tahap pertama dimulai dengan pemaparan posisi hilal secara astronomis oleh Tim Hisab Rukyat Kemenag. Di sini, data angka dan grafik mulai berbicara mengenai potensi terlihatnya bulan sabit muda.

Tahap kedua adalah proses verifikasi. Di sinilah laporan dari 96 titik pemantauan hilal di seluruh Indonesia dikumpulkan. Petugas di lapangan akan melaporkan apakah mereka berhasil melihat hilal dengan mata telanjang atau bantuan teleskop, atau justru terhalang cuaca.

Tahap ketiga adalah musyawarah tertutup. Para ulama dan tokoh ormas akan menimbang data hisab dan laporan rukyat tersebut. Jika kedua data saling menguatkan, maka keputusan akan diambil dengan suara bulat.

Hasil akhir dari musyawarah tersebut kemudian akan diumumkan kepada publik melalui konferensi pers. Momen pengumuman inilah yang biasanya dinanti-nantikan oleh jutaan mata di depan layar kaca maupun media sosial.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Abu Rokhmad, menekankan bahwa transparansi adalah kunci.

"Pemerintah berupaya memastikan penetapan awal Ramadan dilakukan secara ilmiah, transparan, dan melibatkan seluruh unsur terkait," ujarnya dalam pernyataan resmi.

Prediksi Astronomis: Tantangan Hilal Rendah

Berdasarkan perhitungan hisab yang sudah dilakukan, ijtimak atau konjungsi menjelang Ramadan 1447 H diprediksi terjadi pada Selasa, 17 Februari 2026, sekitar pukul 19.01 WIB. Data ini menjadi basis utama bagi para pengamat di lapangan.

Namun, ada catatan penting bagi para pemerhati falak. Pada saat matahari terbenam di seluruh wilayah Indonesia pada tanggal tersebut, posisi hilal dilaporkan masih berada di bawah ufuk (minus).

Ketinggian hilal diprediksi berkisar antara -2° 24 menit hingga -0° 58 menit. Selain itu, sudut elongasi atau jarak sudut antara bulan dan matahari juga masih sangat kecil, yakni di bawah 2 derajat.

Angka-angka ini memberikan indikasi kuat bahwa secara teoretis, hilal akan sangat sulit atau bahkan mustahil untuk dilihat pada sore hari tanggal 17 Februari tersebut. Hal ini berkaitan dengan kriteria MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) yang mensyaratkan ketinggian hilal minimal 3 derajat.

Kondisi ini sering kali menjadi pemicu potensi perbedaan awal puasa dengan kelompok yang menggunakan metode Wujudul Hilal secara murni, seperti Muhammadiyah yang telah menetapkan 18 Februari 2026 sebagai awal Ramadan.

Baca juga: BPJS Gorontalo Ungkap Mekanisme Reaktivasi PBI JKN, Kunjungan Warga Meningkat Pasca Penonaktifan

Rukyatul Hilal di Gorontalo

Bergeser ke wilayah timur Indonesia, Provinsi Gorontalo telah menyiapkan strategi khusus. Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Gorontalo secara resmi memilih Rooftop Gedung Rektorat IAIN Sultan Amai Gorontalo sebagai titik utama pemantauan.

Keputusan ini cukup menarik perhatian publik karena biasanya pemantauan hilal identik dengan kawasan pesisir pantai. Namun, tahun ini Kemenag memiliki alasan teknis yang sangat solid dan berbasis data astronomi.

Safrianto Kaaowan, Ketua Tim Urais Binsyar Kemenag Gorontalo, menjelaskan bahwa pemilihan lokasi ini didasarkan pada perhitungan azimut atau koordinat horizontal hilal yang berada pada posisi 256 derajat.

Pada posisi tersebut, jika pengamatan dilakukan dari pantai, arah pandang justru akan terhalang atau tidak selaras dengan garis cakrawala laut. Posisi 256 derajat di Gorontalo justru mengarah tepat ke wilayah daratan atau tengah kota.

Oleh karena itu, keberadaan di ketinggian lantai gedung menjadi solusi paling masuk akal. Dengan berada di rooftop, tim pemantau mendapatkan pandangan yang bersih tanpa terhalang bangunan sekitar atau pepohonan yang rimbun di daratan.

Langkah ini juga diambil untuk meminimalisir polusi cahaya yang sering mengganggu pengamatan visual di level permukaan tanah. Ketinggian Gedung Rektorat IAIN dianggap paling ideal untuk meletakkan perangkat canggih milik BMKG.

Ini merupakan tahun keempat bagi IAIN Sultan Amai Gorontalo menjadi tuan rumah agenda besar ini. Kerja sama yang apik antara akademisi dan praktisi agama ini telah teruji dalam memberikan data yang akurat bagi pusat.

Baca juga: Libur Sekolah Belum Pasti, Ortu Siswa Gorontalo Keluhkan Jadwal Pulkam Terganggu

Sinergi Lintas Sektoral di Lapangan

Pelaksanaan rukyatul hilal di Gorontalo yang dijadwalkan pada 17 Februari sore nanti tidak akan menjadi gerakan tunggal. Berbagai instansi dipastikan hadir untuk melakukan validasi bersama.

BMKG Gorontalo akan menerjunkan tim ahli dengan perlengkapan teleskop otomatis yang mampu melacak posisi koordinat bulan secara presisi. Teknologi ini membantu mata manusia dalam mencari titik sabit yang sangat tipis.

Selain itu, kehadiran Pengadilan Agama Kota Gorontalo sangat krusial. Jika ada perukyat yang mengaku melihat hilal, mereka harus segera diambil sumpahnya di bawah kitab suci oleh hakim yang hadir di lokasi.

Akademisi dan pakar falak dari IAIN Sultan Amai juga memberikan dukungan teoritis di lapangan. Diskusi-diskusi kecil mengenai posisi benda langit biasanya terjadi di sela-sela persiapan alat, menambah bobot edukasi dalam kegiatan ini.

Pemerintah daerah dan perwakilan ormas Islam setempat juga akan turut hadir. Hal ini dilakukan agar seluruh proses dapat disaksikan secara terbuka, sehingga tidak ada keraguan saat laporan dikirimkan ke Jakarta.

Safrianto memperkirakan bahwa proses di lapangan akan dimulai sekitar pukul 17.00 atau 17.30 Wita, sesaat sebelum matahari benar-benar menghilang di ufuk barat.

Menilik data posisi hilal yang masih berada di bawah ufuk, Safrianto memberikan gambaran realistis kepada masyarakat. Menurutnya, kemungkinan besar laporan dari berbagai daerah, termasuk Gorontalo, akan menyatakan hilal "tidak terlihat".

Jika hal ini terjadi, maka secara hukum fikih, bulan Syakban akan digenapkan menjadi 30 hari (istikmal). Kondisi ini mengarah pada prediksi bahwa awal puasa versi pemerintah kemungkinan besar jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026.

"Proses verifikasi data untuk posisi hilal yang minus biasanya jauh lebih cepat. Kami segera mengirimkan data ke pusat setelah pengamatan selesai," tambah Safrianto.

Meski terdapat potensi perbedaan dengan Muhammadiyah yang memulai lebih awal (18 Februari), Kemenag mengimbau agar hal tersebut tidak menjadi pemicu keretakan sosial. Perbedaan dalam ijtihad penentuan kalender adalah hal yang lumrah dalam sejarah Islam.

Masyarakat diharapkan tetap menunggu pengumuman resmi dari Menteri Agama agar tercipta ketenangan dalam memulai ibadah. Keputusan pemerintah hadir sebagai payung hukum yang menaungi seluruh umat di Indonesia.

(TribunGorontalo.com/Herjianto Tangahu) (KompasTV/Dian Nita)