Beri Kuliah Umum di Kampus Gorontalo, MenHAM Natalius Pigai Merasa Pulang Kampung

Ia menambahkan bahwa persoalan utama saat ini bukan pada aturan, melainkan implementasi di lapangan.

Respons Kritik Mahasiswa Soal Pelanggaran HAM

Dalam sesi dialog, seorang mahasiswa mempertanyakan kesenjangan antara aturan HAM dan realitas di lapangan, termasuk dugaan pelanggaran oleh aparat.

Menanggapi hal tersebut, Menteri HAM menegaskan bahwa penegakan hukum bukan sepenuhnya berada di bawah kewenangan kementeriannya.

“Yang berwenang memeriksa kasus adalah Komnas HAM. Kami di eksekutif tidak boleh intervensi proses hukum,” jelasnya.

Ia menekankan pentingnya pembagian kekuasaan dalam sistem demokrasi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

Menteri HAM juga mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyiapkan berbagai regulasi untuk memperkuat implementasi HAM, termasuk rencana penerbitan Peraturan Presiden (Perpres).

Salah satu kebijakan yang disiapkan adalah penilaian kepatuhan HAM bagi pejabat publik.

“Nanti pejabat, termasuk aparat, harus punya sertifikasi HAM. Ini untuk mencegah ketidakadilan sejak awal,” ungkapnya.

Ia mengibaratkan upaya tersebut seperti menutup sumber masalah dari hulu.

Angkat Nilai Lokal Gorontalo sebagai Fondasi HAM

Dalam kesempatan itu, Menteri HAM turut menyinggung falsafah Gorontalo.

“Adati hula-hulaa to saraa, saraa hula-hulaa to Kuru’ani.”
Menurutnya, nilai adat dan agama di Gorontalo merupakan fondasi kuat dalam penegakan HAM.

“Kalau nilai adat dan agama dijalankan dengan benar, maka HAM akan otomatis tegak,” katanya.

Penutup: Mahasiswa Jadi Harapan Bangsa

Mengakhiri kuliah umum, Menteri HAM kembali menegaskan bahwa masa depan bangsa berada di tangan mahasiswa.

Ia mengajak seluruh mahasiswa untuk terus belajar, kritis, dan berkontribusi dalam membangun keadilan sosial di Indonesia.

“Masa depan bangsa ada di tangan kalian,” tutupnya.

(*)