Kasus Videografer Berujung Hukum, Jadi Alarm Dunia Kreatif di Gorontalo Tak Asal Trima Proyek

Ringkasan Berita:

• Kasus ini membuka kesadaran bahwa pekerjaan kreatif juga memiliki risiko hukum jika tidak dibarengi pemahaman administrasi.
• Batas peran antara teknis dan pengelolaan anggaran menjadi hal penting yang harus dipahami pekerja kreatif.
• Profesionalisme di industri kreatif kini tidak hanya soal karya, tetapi juga soal hukum dan tanggung jawab.

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo -- Kasus hukum yang menjerat seorang videografer hingga berujung penahanan kini memicu diskusi luas, termasuk di Gorontalo.

Peristiwa ini menjadi titik refleksi tentang batas tanggung jawab pekerja kreatif, terutama ketika terlibat dalam proyek yang berkaitan dengan penggunaan anggaran.

Di kalangan akademisi, perhatian tertuju pada posisi videografer dalam sebuah pekerjaan profesional.

Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Wira Pratama Rumambie, menilai bahwa peran videografer seharusnya berada pada aspek teknis, bukan pengelolaan keuangan proyek.

“Videografer itu bertanggung jawab pada output, seperti hasil video dan kualitas editing. Mereka tidak otomatis masuk dalam pengelolaan keuangan, kecuali ada kesepakatan sejak awal,” ujarnya, Selasa (31/3/2026).

Ia menjelaskan, dalam proyek, terutama yang bersumber dari anggaran pemerintah, sudah terdapat pembagian tugas yang jelas, mulai dari bendahara hingga penanggung jawab kegiatan.

Oleh karena itu, menurutnya, penilaian hukum tidak bisa disamaratakan tanpa melihat peran masing-masing pihak.

“Tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Harus dilihat peran dan keterlibatannya. Kecuali kalau memang terbukti ikut dalam pengaturan anggaran atau ada unsur manipulasi,” tegasnya.

Lebih jauh, Wira menyoroti kerentanan pekerja kreatif secara struktural, khususnya bagi mereka yang belum memahami aspek administratif dan hukum dalam pekerjaan profesional.

“Banyak videografer, terutama yang baru terjun, belum memahami kontrak kerja, RAB, dan batasan pekerjaan. Padahal kalau sudah bersinggungan dengan proyek pemerintah, itu sudah masuk ranah profesional,” jelasnya.

Ia pun mendorong para pelaku industri kreatif untuk meningkatkan pemahaman terkait kontrak, administrasi, serta regulasi sebelum menerima proyek.

Pandangan serupa juga datang dari praktisi di lapangan. Videografer dan fotografer Gorontalo, Stenly Dhani, menekankan pentingnya kejelasan administrasi dalam setiap pekerjaan kreatif.

“Invoice dan RAB harus jelas. Kita boleh jago di bidang kreatif, tapi kalau administrasi tidak rapi, bisa jadi masalah. Apalagi kalau tidak sesuai dengan kondisi di lapangan,” ujarnya.

Menurut Stenly, realitas pekerjaan kreatif sering kali tidak selalu berjalan sesuai rencana administrasi yang dibuat di awal.