Gubernur Gusnar Ismail Hadiri Pelantikan Pengurus DPW PPP Gorontalo

“Yang kedua, Pak Ismet ini adalah tempat saya mengantarkan proposal pertama kepada tokoh-tokoh. Jadi beliau ini sudah lama menjadi bagian dari perjalanan organisasi kita,” ungkapnya.

Menurut Gusnar, pengalaman panjang Ismet Mile di birokrasi menjadi salah satu modal penting dalam memimpin organisasi politik.

Ia menyebut Ismet Mile sebagai birokrat yang meniti karier dari bawah hingga akhirnya menjadi kepala daerah.

“Beliau ini birokrat tulen yang meniti karier dari bawah sampai menjadi bupati,” katanya.

Gusnar juga menggambarkan bahwa sistem birokrasi pada masa lalu sangat berbeda dengan kondisi saat ini.

“Kalau kita bayangkan birokrasi di zaman Orde Baru, sentralnya hanya satu. Tidak seperti sekarang yang titik koordinasinya banyak, ada di DPRD, ada di gubernur, ada di partai politik,” ujarnya.

Menurutnya, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa Ismet Mile memiliki kemampuan dalam menggerakkan organisasi dan memahami sistem pemerintahan.

“Artinya beliau punya pengalaman dalam menggerakkan manajemen organisasi. Birokrasinya lengkap,” kata Gusnar.

Selain menyinggung soal kepemimpinan Ismet Mile, Gusnar juga memaparkan kondisi fiskal Pemerintah Provinsi Gorontalo yang saat ini masih terbatas.

Dirinya menitipkan pesan khusus kepada Ketua Umum PPP sekaligus menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Ketahanan Pangan, Muhammad Mardiono yang saat itu melantik langsung para kader PPP.

Ia menjelaskan bahwa hampir seluruh daerah di Indonesia saat ini mengalami pengurangan anggaran, termasuk Provinsi Gorontalo.

“Seluruh daerah sekarang mengalami pengurangan anggaran. Khusus Provinsi Gorontalo, kami adalah provinsi dengan fiskal yang sangat tipis,” ujarnya.

Ia mengungkapkan bahwa total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo saat ini sekitar Rp1,5 triliun.

“Anggaran APBD kami sekarang hanya sekitar Rp1,5 triliun,” jelasnya.

Karena keterbatasan tersebut, pemerintah daerah terus berupaya membangun kolaborasi dengan pemerintah pusat untuk mendorong pembangunan ekonomi di daerah.