Pemprov Gorontalo Siap Bayar THR ASN, Cek Perkiraan Besaran dan Jadwal Pencairan

"Anggaran yang disiapkan setara dengan satu bulan gaji. Biasanya dibayarkan utuh tanpa potongan, kecuali pajak," kata Sukril menjelaskan mekanisme teknis yang berlaku.

Lantas, berapa kebutuhan anggaran?

Jika mengacu pada daftar gaji bulan Maret, estimasi kebutuhan anggaran untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Provinsi Gorontalo mencapai nilai yang cukup fantastis. Angka ini sebanding dengan tanggung jawab dan jumlah pegawai yang ada.

Kebutuhan anggaran untuk PNS diperkirakan mencapai sekitar Rp25 miliar. Dana tersebut akan dialokasikan untuk memenuhi hak lebih dari 6.000 orang pegawai di lingkungan Pemprov.

Sementara itu, untuk kategori Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu, pemerintah daerah juga telah menyiapkan pos anggarannya. PPPK kini memiliki kedudukan yang setara dalam hal penerimaan tunjangan sesuai kontrak.

Dibutuhkan anggaran sekitar Rp5 miliar bagi kurang lebih 1.500 orang pegawai PPPK penuh waktu. Penyiapan dana ini menjadi bukti perhatian pemerintah pada seluruh lini aparatur.

Namun, untuk kategori PPPK paruh waktu, Sukril mengaku belum bisa memberikan kepastian mengenai nasib tunjangan mereka. Hal ini dikarenakan status mereka yang berbeda secara regulasi dibandingkan pegawai penuh waktu.

"Untuk PPPK paruh waktu, kami belum tahu karena regulasi atau PP-nya belum keluar," ungkapnya. Pihaknya tidak berani berspekulasi sebelum melihat hitam di atas putih aturan pusat.

Ia juga menambahkan bahwa penganggaran untuk PPPK paruh waktu berada di bawah wewenang masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini membuat mekanisme pemantauannya bersifat terdesentralisasi.

Karena berada di masing-masing OPD, BKAD belum bisa memberikan kepastian lebih lanjut mengenai total anggaran maupun jumlah penerimanya secara menyeluruh. Namun, koordinasi terus dilakukan secara intensif.

Sukril menegaskan bahwa Pemprov Gorontalo akan patuh pada perintah regulasi yang berlaku secara nasional. Keputusan pemerintah pusat menjadi mandat yang harus dilaksanakan di tingkat daerah.

"Yang pasti, apa pun yang diperintahkan dalam PP nanti, itulah yang akan kami laksanakan," pungkasnya.

Baca juga: Sosok Vecky van Gobel, Eks Juru Sita Pengadilan Gorontalo Kini Jadi Sopir Bentor

Jadwal Pencairan THR ASN 2026

Berdasarkan kebiasaan sebelumnya, pencairan THR ASN dilakukan 10–14 hari sebelum Idulfitri.

Lebaran 2026 sendiri diperkirakan jatuh pada 21-22 Maret 2026. Namun, kepastian tanggal resmi tetap harus menunggu hasil sidang isbat yang dilakukan oleh Kementerian Agama.