Kadis PUPR-PKP Ungkap Tantangan Penggunaan Genteng di Gorontalo, Ulas Sejarah hingga Kearifan Lokal

Hingga saat ini, Gorontalo tidak memiliki tradisi pembakaran genteng seperti daerah lain di Indonesia.

“Masyarakat tidak terbiasa, karena sejak dulu memang tidak ada tradisi pembakaran genteng. Bahkan tembikar pun jarang ditemukan di Gorontalo,” katanya.

Selain faktor budaya, karakteristik tanah di Gorontalo juga menjadi kendala tersendiri.

Aries menjelaskan, material tanah liat yang umumnya menjadi bahan dasar genteng di daerah lain, memiliki komposisi berbeda dengan tanah di Gorontalo.

“Material tanah di Gorontalo adalah lanau berpasir, bukan lempung murni,” ujarnya.

Jika dipaksakan untuk produksi genteng, Aries menilai kualitasnya berpotensi rendah dan mudah pecah.

Kondisi ini berbeda dengan wilayah seperti Pulau Jawa dan Bali yang didukung jenis tanah yang sesuai, tradisi kerajinan, serta budaya produksi genteng yang sudah kuat.

Meski demikian, Aries tidak menampik bahwa rumah dengan atap genteng memiliki keunggulan dari sisi kenyamanan termal.

Ia mengakui, genteng mampu menyerap panas lebih baik sehingga membuat suhu di dalam rumah terasa lebih sejuk.

Ia menegaskan, rendahnya penggunaan genteng di Gorontalo dipengaruhi banyak faktor yang saling berkaitan, mulai dari kondisi alam, sejarah pembangunan hunian, hingga nilai-nilai lokal yang telah mengakar di masyarakat.

Menanggapi pernyataan Presiden Prabowo terkait program gentengisasi, Aries menilai gagasan tersebut disampaikan dalam momentum strategis saat seluruh kepala daerah berkumpul.

“Bisa saja beliau mengisyaratkan kalau penggunaan genteng didorong, karena produksi genteng itu produksi massal masyarakat, menggunakan tenaga kerja lebih banyak, atau bisa dikatakan sebagai pekerjaan padat karya,” katanya.

Namun, Aries menilai apabila nantinya terdapat instruksi resmi terkait pemasangan genteng, Gorontalo akan menghadapi berbagai tantangan serius.

Tantangan tersebut meliputi ketersediaan bahan baku, penyesuaian dengan kearifan lokal, nilai sejarah bangunan tradisional, hingga kebiasaan masyarakat.

“Kalau kearifan lokal kita dipaksakan untuk menerima instruksi seperti itu, ini akan menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah,” tegasnya.