Nama-nama Terdakwa Korupsi yang Jalani Sidang Pekan Pertama Februari 2026

Ringkasan Berita:

• Pengadilan Negeri Tipikor Gorontalo menjadwalkan sejumlah sidang perkara korupsi sepanjang pekan pertama Februari 2026. 
• Sedikitnya empat perkara dengan beberapa terdakwa akan disidangkan, mulai dari pemeriksaan ahli, saksi, hingga sidang perdana. 
• Kasus yang ditangani meliputi dana hibah keagamaan hingga proyek infrastruktur di Gorontalo.

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontao -- Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Hubungan Industrial Gorontalo menjadwalkan sejumlah sidang perkara korupsi yang akan digelar sepanjang pekan pertama Februari 2026.

Beberapa terdakwa kasus korupsi dipastikan mulai menjalani agenda persidangan sejak Senin, 2 Februari 2026.

Berdasarkan data resmi yang tercantum dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Gorontalo, agenda persidangan tersebut telah ditetapkan sesuai kalender pengadilan dan dapat diakses publik secara terbuka.

Sidang-sidang yang dijadwalkan mencakup pemeriksaan ahli, pemeriksaan saksi, hingga sidang perdana untuk perkara yang baru dilimpahkan ke pengadilan.

Hakim Juru Bicara N Tipikor dan Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IA, Bayu Lesmana Taruna, menyampaikan bahwa seluruh agenda persidangan telah dijadwalkan secara resmi dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca juga: Gusdurian Tolak Board of Peace Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Desak Indonesia Tarik Diri

“Semua jadwal persidangan di PN Tipikor dan Hubungan Industrial Gorontalo telah ditetapkan dan dapat diakses melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Gorontalo,” ujar Bayu.

Bayu menjelaskan, persidangan perkara tindak pidana korupsi digelar hingga empat kali dalam sepekan dan dilaksanakan berdasarkan court calendar yang telah disepakati oleh para pihak terkait.

Namun demikian, jadwal persidangan tetap dimungkinkan mengalami perubahan dengan mempertimbangkan kebutuhan hukum tertentu.

“Perubahan waktu persidangan dapat dilakukan jika diperlukan, termasuk mempertimbangkan masa penahanan terdakwa," ucapnya. 

Kata dia, kebijakan itu tetap mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 serta Keputusan Dirjen Badilum Nomor 1939/DJU/SK/HM.02.3/10/2018.

"Pada prinsipnya, setiap pengadilan wajib memiliki kalender persidangan,” jelasnya.

Sepanjang pekan pertama Februari 2026, PN Tipikor Gorontalo menjadwalkan sedikitnya empat perkara korupsi untuk disidangkan.

Perkara-perkara tersebut melibatkan sejumlah terdakwa dari kasus dana hibah hingga proyek infrastruktur di wilayah Provinsi Gorontalo.

Berikut daftar perkara dan nama terdakwa yang akan menjalani persidangan: