Pilkada di DPRD
Ide Kepala Daerah Dipilih DPRD Ditolak Keras Mahasiswa Gorontalo, Dinilai Rampas Hak Rakyat
Wacana pemilihan kepala daerah melalui mekanisme DPRD menuai penolakan dari kalangan mahasiswa di Provinsi Gorontalo.
Penulis: Jefry Potabuga | Editor: Wawan Akuba
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/gorontalo/foto/bank/originals/TANGGAPAN-ORGANISASI-Ketua-Umum-KAMMI-Wilayah-Gorontalo-Rifaldi-Halang.jpg)
“Jika rakyat merasa hak politiknya diambil, jarak antara masyarakat dan negara akan semakin melebar,” katanya.
Sikap senada disampaikan Ketua IMM Gorontalo, Mohammad Arif Bina.
Ia menilai wacana Pilkada melalui DPRD bukanlah solusi atas persoalan demokrasi lokal, melainkan kemunduran dari semangat Reformasi yang memperjuangkan partisipasi rakyat.
“Pemilihan langsung memberi ruang bagi rakyat untuk menentukan masa depan daerahnya. Jika dikembalikan ke DPRD, suara rakyat berpotensi hanya menjadi formalitas,” kata Arif.
Menurutnya, berbagai persoalan dalam Pilkada langsung seharusnya diselesaikan dengan memperbaiki sistem, bukan dengan menghilangkan hak pilih masyarakat.
Ia menilai masalah seperti biaya politik dan konflik seharusnya dijawab melalui penguatan regulasi dan pengawasan.
“Yang perlu dibenahi adalah tata kelola, pendanaan politik, dan mekanisme pengawasan. Bukan justru mencabut hak memilih dari rakyat,” ujarnya.
Arif juga menilai, pemilihan kepala daerah oleh DPRD berisiko menjauhkan rakyat dari proses pengambilan keputusan politik.
Ketika keputusan hanya berada di tangan elite, keterwakilan rakyat dinilai tidak lagi utuh.
“IMM memandang ini sebagai kemunduran demokrasi. Kepala daerah seharusnya bertanggung jawab langsung kepada rakyat, bukan hanya kepada partai atau elite politik,” katanya.
Terkait langkah ke depan, Rifaldi menyebut KAMMI Wilayah Gorontalo akan melakukan konsolidasi internal serta mengajak organisasi mahasiswa, pemuda, dan elemen masyarakat sipil untuk menyatakan sikap jika wacana tersebut terus bergulir.
“Kami akan menyampaikan sikap resmi kepada DPRD, pemerintah daerah, hingga perwakilan pusat, serta melakukan edukasi publik terkait pentingnya menjaga hak politik rakyat,” ujarnya.
Sementara itu, IMM Gorontalo menegaskan komitmennya untuk terus berdiri bersama masyarakat dalam menjaga demokrasi dan kedaulatan rakyat.
“Pesan kami sederhana dan tegas, demokrasi harus diperkuat, bukan dipersempit,” tutup Arif. (*)