Struktur OPD Pemprov Gorontalo Dirombak, Wagub Idah Singgung ASN yang Mulai Bawa Bingkisan

Ringkasan Berita:

• Pemerintah Provinsi Gorontalo mulai merombak struktur Organisasi Perangkat Daerah sebagai bagian dari penataan birokrasi tahun 2026. 
• Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie mengungkap masih adanya upaya pendekatan tidak semestinya, termasuk membawa bingkisan, di tengah proses penataan jabatan. 
• Ia menegaskan seluruh perubahan OPD dilakukan secara profesional berbasis kompetensi dan tidak dapat diintervensi oleh kepentingan apa pun.

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo – Pemerintah Provinsi Gorontalo mulai melakukan perombakan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie mengungkapkan bahwa di tengah proses penataan birokrasi tersebut, masih ada pihak-pihak yang mencoba mendekat dengan cara yang tidak semestinya, termasuk membawa bingkisan.

Hal itu disampaikan Idah Syahidah saat memimpin Apel Perdana Awal Tahun 2026 yang diikuti seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, Senin (5/1/2026).

Wagub menegaskan bahwa perombakan OPD dilakukan secara profesional dan berbasis kompetensi.

Baca juga: Partai Demokrat Setuju Pilkada Dilakukan DPRD, Warga tak Perlu Nyoblos Kepala Daerah

Ia menepis anggapan bahwa penataan jabatan dilakukan karena kedekatan personal, nepotisme, maupun praktik jual beli jabatan.

Seluruh proses, menurutnya, berjalan melalui mekanisme manajemen talenta yang tidak dapat diintervensi.

Idah menjelaskan bahwa penataan OPD dilakukan karena struktur organisasi yang ada saat ini dinilai tidak lagi sepenuhnya relevan dengan tantangan pembangunan ke depan.

Pemerintah daerah menghadapi dinamika baru, mulai dari ekonomi digital hingga dampak perubahan iklim, yang menuntut birokrasi lebih adaptif, ramping, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya menyelaraskan setiap kebijakan dan program pemerintah dengan kebutuhan publik.

Dalam arahannya, Idah mengingatkan agar tidak ada lagi OPD yang bekerja secara sektoral dan berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi.

Terkait perubahan struktur, Wagub menyampaikan bahwa dalam waktu dekat akan dilakukan penyesuaian pada jajaran pimpinan OPD.

Penataan tersebut mencakup rotasi jabatan, penugasan sebagai staf ahli, serta penyesuaian lainnya setelah proses penataan pejabat eselon II, III, dan IV selesai.

Idah juga menyinggung masih adanya upaya-upaya pendekatan personal yang dilakukan oleh oknum tertentu menjelang perombakan jabatan, termasuk dengan membawa bingkisan.

Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak akan memengaruhi keputusan apa pun dalam penataan birokrasi.

Menutup arahannya, Wagub perempuan pertama di Gorontalo itu berharap tahun 2026 menjadi momentum pembuktian dan penataan birokrasi.

Ia mengajak seluruh ASN dan PPPK meninggalkan pola kerja lama yang tidak produktif serta membangun budaya kerja yang lebih profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

(*)