7 Berita Populer Gorontalo: Pohuwato Terancam Krisis Air Bersih, Silvana Amanda Harumkan Indonesia

Kepada TribunGorontalo.com, Ilyas Pakaya mengungkapkan bahwa praktik “cashless only” sebetulnya sudah lama diterapkan di Gorontalo.

Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi merugikan konsumen. Bahkan, ada rasa keadilan yang dilanggar dalam praktik tersebut. 

“Di Gorontalo juga sudah ada kafe yang menolak pembayaran tunai dan hanya menerima QRIS. Ini seharusnya menjadi perhatian serius,” ungkapnya saat ditemui. 

Baca Selengkapnya

Wisuda UMGO 2025, Rektor Tantang Lulusan Hadir sebagai Solusi di Tengah Masyarakat

Ringkasan Berita:

• Rektor UMGO Prof Abd Kadim Masaong menegaskan lulusan perguruan tinggi harus hadir sebagai solusi nyata di tengah masyarakat, bukan sekadar menyandang gelar akademik. 
• UMGO kini memasuki fase kedua pengembangan menuju Excellent University dengan fokus peningkatan mutu akademik, akreditasi program studi, dan daya saing institusi. 
• Pada wisuda 2025 ini, UMGO meluluskan 430 wisudawan dan mencatat pertumbuhan aset signifikan hingga Rp 105,2 miliar.

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo — Rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo (UMGO), Prof Abd Kadim Masaong, menantang para lulusan untuk tidak berhenti pada pencapaian gelar akademik semata.

Ia menegaskan, lulusan perguruan tinggi harus mampu hadir di tengah masyarakat sebagai solusi nyata dan ikut mendorong pembangunan daerah.

Pesan tersebut disampaikan Prof Abd Kadim dalam prosesi Wisuda UMGO Tahun 2025, Selasa (23/12/2025).

Dalam sambutannya, ia menyoroti dinamika masyarakat yang kini semakin kritis terhadap peran lulusan perguruan tinggi.

Baca Selengkapnya

Jangan Hanya Swasta! Umar Karim Minta Pemprov Gorontalo Gaji ASN Sesuai UMP

Ringkasan Berita:

• DPRD Provinsi Gorontalo mendorong pemerintah daerah agar konsisten menyesuaikan pengupahan pegawai di lingkungan pemerintahan sejalan dengan penetapan UMP 2026. 
• Anggota DPRD Umar Karim mengapresiasi penetapan UMP, namun meminta adanya evaluasi dan penyesuaian sistem pengupahan, termasuk bagi PPPK dan tenaga outsourcing. 
• Dorongan tersebut disampaikan sebagai upaya memperkuat keadilan, konsistensi kebijakan, dan perlindungan kesejahteraan pekerja secara bertahap.

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo — Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Gorontalo 2026 mendapat perhatian serius dari DPRD Provinsi Gorontalo.

Anggota DPRD, Umar Karim, mendorong pemerintah daerah agar meningkatkan konsistensi kebijakan pengupahan, termasuk terhadap pegawai di lingkungan pemerintahan.