Sebelum Disepakati, Angka UMP Gorontalo Ternyata Sempat Tinggi Atas Usulan Buruh

Mulai berlaku terhitung tanggal 1 Januari 2026 di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo yang belum memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota.

Kewajiban Pembayaran Upah Minimum Provinsi dikecualikan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMKM). 

Upah minimum bagi UMKM ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja, sekurang-kurangnya paling sedikit 50 persen dari rata-rata konsumsi masyarakat di Provinsi Gorontalo dan nilai upah yang disepakati paling sedikit 25 % di atas garis kemiskinan provinsi.

Pengusaha dilarang membayar lebih rendah dari UMP yang telah ditetapkan dan ketidakpatuhan atas penerapannya dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembayaran UMP di Provinsi Gorontalo dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (*)