Pemprov Gorontalo Siapkan 5.642 Hektare Lahan Cetak Sawah di Pohuwato

TRIBUNGORONTALO.COM – Pemerintah Provinsi Gorontalo menyiapkan 5.642 hektare lahan cetak sawah di Kabupaten Pohuwato.

Hal itu disampaikan Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, dalam kegiatan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Teknis (PKST) dan kontrak pelaksanaan konstruksi cetak sawah, Jumat (28/11/2025).

Program ini menjadi bagian dari visi besar Provinsi Gorontalo menuju daerah swasembada pangan nasional.

Gusnar menjelaskan, langkah tersebut sudah dimulai sejak awal masa jabatannya dengan memaparkan kondisi pertanian Gorontalo langsung kepada Menteri Pertanian, mengingat keterbatasan fiskal daerah.

“Karena kami berpendapat bahwa salah satu Asta Cita Presiden Prabowo adalah bagaimana mewujudkan swasembada pangan,” ujar Gusnar.

Dari pemaparan itu, lahirlah program cetak sawah sebagai prioritas utama untuk memperluas areal pertanian Gorontalo.

Menurutnya, Gorontalo memiliki potensi besar, namun luas sawah masih sangat kecil dibanding daerah lain.

“Luas lahan sawah di Gorontalo terhitung kecil, yakni di bawah 50 ribu hektare. Kalau di Jawa dan Sumatera, luasannya bisa ratusan ribu hektare,” tambahnya.

Potensi irigasi yang besar, terutama melalui Irigasi Randangan di Kabupaten Pohuwato, membuat program ini relevan dan strategis.

Baca juga: 7 Pejabat Baru Pimpinan OPD Dilantik Bupati Gorontalo, Berikut Nama-Namanya

5.642 Hektare Lahan Sudah Disiapkan

Gusnar menegaskan, cetak sawah bukan sekadar persoalan fisik, tetapi harus didukung kesiapan lahan, izin, dan sumber daya manusia.

“Itu semua sudah kita siapkan, 5.642 hektare ini,” tegasnya.
Program ini diharapkan menambah luas sawah sekaligus meningkatkan produktivitas gabah hingga 56 ribu ton per tahun dalam dua kali musim tanam.

Jika dikonversi, produksi tersebut setara dengan 29–30 ribu ton beras. Bila musim tanam dilakukan tiga kali, estimasi produksi akan lebih besar sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani dan memperkuat ketahanan pangan daerah.

Danrem 133/Nani Wartabone, Brigjen TNI Hardo Sihotang, menegaskan komitmen TNI untuk mengawal program ini secara profesional dan akuntabel.

“Akan dilakukan berbagai percepatan untuk mencapai hasil maksimal. Kami mengedepankan prinsip transparan, akuntabel, teliti, dan sesuai ketentuan konstruksi,” ujarnya.
Dari total 5.642 hektare lahan, sebanyak 1.100 hektare telah siap digarap pertama kali.

Untuk memastikan kualitas pelaksanaan, pihaknya akan membangun sarana monitoring serta membuka ruang koordinasi lintas lembaga.