PEMPROV GORONTALO
WFA Sudah Jalan, Gorontalo Tunggu Keputusan WFH dari Pusat
Pemerintah Provinsi Gorontalo mulai merasakan dampak penerapan sistem kerja fleksibel work from anywhere (WFA), terutama dari
Penulis: Herjianto Tangahu | Editor: Wawan Akuba
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/gorontalo/foto/bank/originals/APEL-ASN-Berkemeja-Korpri-ASN-Pemprov-Gorontalo-berbaris-rapi-di-halaman.jpg)
Ringkasan Berita:
- Pemerintah Provinsi Gorontalo mulai merasakan dampak efisiensi dari penerapan WFA, terutama pada penggunaan listrik di OPD.
- Namun, kebijakan penghematan BBM masih menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat terkait WFH.
- Daerah kini mengkaji berbagai opsi agar dapat menyesuaikan kebijakan nasional tanpa mengganggu sistem yang sudah berjalan.
TRIBUNGORONTALO.COM -- Pemerintah Provinsi Gorontalo mulai merasakan dampak penerapan sistem kerja fleksibel work from anywhere (WFA), terutama dari sisi efisiensi operasional di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD).
Namun, di tengah capaian tersebut, arah kebijakan penghematan bahan bakar minyak (BBM) masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat terkait rencana penerapan work from home (WFH).
Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Gorontalo, Zukri Surotinojo, menyebut hingga kini belum ada petunjuk teknis resmi mengenai kebijakan WFH yang akan diberlakukan secara nasional.
“Kebijakan pusat itu (WFH) kita masih menunggu resminya, apakah berlaku secara nasional atau seperti apa,” ujarnya, Kamis (26/3/2026).
Baca juga: Heboh Dugaan Penyelewengan Zakat, Ini Klarifikasi Lurah Molosipat U Gorontalo
Menurutnya, jika kebijakan tersebut diberlakukan secara luas, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan dengan sistem kerja yang telah lebih dulu berjalan di Gorontalo.
Saat ini, ada dua skema yang tengah dipertimbangkan, yakni menyelaraskan kebijakan pusat dengan WFA yang sudah diterapkan atau menggabungkan WFH dan WFA dalam beberapa hari kerja.
Di tengah proses menunggu tersebut, pemerintah daerah masih melakukan kajian internal untuk menentukan langkah yang paling sesuai tanpa mengganggu sistem yang sudah berjalan.
Zukri menegaskan bahwa Gorontalo sebenarnya telah lebih dulu menerapkan konsep fleksibilitas kerja melalui WFA.
Berbeda dengan pendekatan pusat yang menitikberatkan pada penghematan BBM, kebijakan di daerah sejak awal diarahkan untuk efisiensi anggaran.
Meski belum dilakukan perhitungan menyeluruh, indikasi penghematan mulai terlihat. Salah satu yang paling terasa adalah penurunan penggunaan listrik di sejumlah OPD.
“Memang secara rinci kita belum sempat menghitung, menilai bagaimana penghematannya,” katanya.
Namun demikian, ia menyebut adanya sisa anggaran pembayaran listrik di beberapa OPD sebagai tanda awal efisiensi.
“Indikasinya penghematannya ada. Contoh misalnya ada anggaran pembayaran listrik yang tersisa di beberapa OPD,” jelasnya.
Fenomena tersebut bahkan disebut terjadi hampir di seluruh OPD, yang menunjukkan dampak nyata dari penerapan WFA.