Bupati Bone Bolango Gorontalo Ismet Mile Mengaku Masih 'Mesra' dengan Wabup Risman Tolingguhu

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo – Bupati Bone Bolango Provinsi Gorontalo, Ismet Mile, akhirnya menanggapi isu yang hangat diperbincangkan publik terkait dugaan keretakan hubungan dengan Wakil Bupati, Risman Tolingguhu.

Ismet menegaskan, dinamika dalam pemerintahan adalah hal yang wajar selama dijalankan dalam koridor etika demokrasi.

“Dalam demokrasi itu ada etikanya. Jadi tidak perlu dibesar-besarkan,” kata Ismet Mile usai menghadiri rapat paripurna penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2026, Senin (27/10/2025).

Menurut Ismet, isu perbedaan pandangan antara dirinya dan wakil bupati tidak boleh menutupi fokus utama pemerintah daerah, yaitu menjalankan program pembangunan dan menjaga stabilitas pemerintahan.

Baca juga: Dikabarkan Retak, Bupati Bone Bolango Ismet Mile dan Wabup Risman Tolingguhu Tunjukan Kemesraan

“Kita ini bekerja untuk rakyat. Kalau stabilitas terganggu, yang rugi bukan pemerintah, tapi masyarakat,” ujarnya.

Ismet menilai, dalam setiap pemerintahan pasti ada dinamika termasuk perbedaan pendapat, namun itu tidak berarti ada perpecahan di internal.

“Kalau ada beda pandangan itu biasa. Yang penting arah kerja kita tetap sama, yaitu membangun Bone Bolango,” tegasnya.

Ismet juga menyinggung soal pentingnya menjaga kestabilan politik dan pemerintahan di tengah berkembangnya opini publik di media sosial maupun media massa. 

Ia pun menegaskan hingga sejauh ini hubungan dengan Wabup Risman masih harmonis dan searah. 

“Sekarang ini orang kaya bukan karena harta, tapi karena informasi, kadang informasi yang belum jelas bisa menimbulkan tafsir yang keliru. Jadi kita harus hati-hati,” ujarnya.

Ismet menolak anggapan bahwa keduanya sudah tidak sejalan, bahkan roda pemerintahan yang mereka berdua pimpin berjalan dengan baik. 

“Saya kira tidak ada masalah. Pemerintahan tetap jalan seperti biasa,” ucap Ismet.

Katanya hal yang lebih penting saat ini adalah bagaimana pemerintah daerah bersama DPRD menyusun arah kebijakan keuangan daerah agar tepat sasaran.

“Rapat paripurna KUA dan PPAS ini penting untuk menetapkan arah kebijakan anggaran dan plafon sementara tiap sektor. Jadi itu fokus kita,” jelasnya.

Perlu diketahui KUA dan PPAS sendiri merupakan dokumen utama yang menjadi acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).