Sepak Terjang Wahyudin Moridu: Dari Kursi DPRD Gorontalo ke Kehidupan Sederhana sebagai Sopir Truk

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo -- Wahyudin Moridu, mantan anggota DPRD Provinsi Gorontalo, kini menjadi sorotan publik setelah resmi diberhentikan dari kursinya dan dipecat dari partai pengusungnya, PDI Perjuangan, akibat video kontroversial yang menimbulkan kemarahan masyarakat. 

Dalam rekaman tersebut, Wahyudin terlihat bersama seorang perempuan sambil mengucapkan kalimat yang dianggap melecehkan publik, termasuk menyebut perjalanan dinasnya menggunakan uang negara untuk “dirampok” dan "dihabiskan" agar negara makin miskin.

Tak hanya itu, ia juga terang-terangan mengaku membawa “hugel” atau kekasih gelap dalam perjalanan dinas tersebut. 

Ucapan ini langsung memicu kemarahan publik karena dinilai tidak pantas diucapkan seorang pejabat.

Baca juga: DPD PDIP Segera Tunjuk PAW Gantikan Wahyudin Moridu Usai Dipecat dari Anggota DPRD Gorontalo

Pasca kejadian itu pun Wahyudin Moridu meminta maaf melalui live streaming yang disaksikan oleh ribuan orang di akun TikTok istrinya Megawaty Nusi. 

Di video itu, Wahyudin terlihat santai sambil menyatakan niatnya untuk kembali ke kehidupan yang lebih sederhana sebagai sopir truk.

“Saya mungkin kembali menjadi sopir truk,” katanya.

Meski gaji sebagai sopir truk jauh lebih pas-pasan dibandingkan dengan penghasilan seorang anggota DPRD, Wahyudin menegaskan niatnya untuk memulai kembali dari nol.

Lahir di Desa Kota Raja, Kabupaten Boalemo pada 1995, Wahyudin dulunya adalah anggota DPRD termuda Provinsi Gorontalo dan berasal dari keluarga politisi, ayahnya pernah menjabat sebagai Bupati Boalemo. 

Jejak karier politiknya dimulai di DPRD Kabupaten Boalemo selama tiga periode sebelum mengabdi dalam penyusunan peraturan daerah, pengawasan anggaran, dan perjuangan aspirasi masyarakat. 

Baca juga: Ketua PDIP Gorontalo Minta Maaf atas Perilaku Wahyudin Moridu, Ajak Kader Berbenah

Setelah itu, ia melanjutkan kariernya di DPRD Provinsi Gorontalo periode 2024–2029, tergabung dalam Komisi I yang membidangi hukum dan pemerintahan. 

Komisi ini memiliki peran penting dalam pengawasan administrasi publik, penyusunan rancangan peraturan daerah, serta memastikan jalannya pemerintahan tetap transparan dan efektif.

Selain kontroversi terbaru, rekam jejak Wahyudin juga mencatat sejumlah masalah di masa lalu. 

Pada 2020, ia sempat ditangkap terkait penyalahgunaan narkoba bersama dua anggota DPRD lainnya. 

Ia kemudian menjalani rehabilitasi dan secara terbuka mengakui masa lalunya yang kelam. 

Hal ini menambah kompleksitas citra publiknya, di mana masyarakat harus melihat sisi manusiawi sekaligus tanggung jawab seorang pejabat publik.

Kursi Wahyudin kini resmi kosong, dan PDI Perjuangan tengah mempersiapkan pengganti melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW). 

Baca juga: BREAKING NEWS: PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu dari Anggota DPRD Gorontalo

PAW adalah prosedur resmi untuk mengisi kursi legislatif yang kosong sebelum masa jabatan berakhir, biasanya ketika anggota DPR/DPRD berhenti, diberhentikan, meninggal dunia, atau pindah partai. 

Pengganti ditunjuk dari calon cadangan partai yang sama pada pemilu sebelumnya, sehingga kontinuitas perwakilan politik tetap terjaga tanpa mengganggu jalannya pemerintahan maupun aspirasi masyarakat. 

“Sementara disiapkan itu,” ujar La Ode Haimudin, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo, saat konferensi pers Minggu (21/9/2025).

Langkah Wahyudin menapaki profesi sopir truk kini menjadi sorotan publik, bukan hanya karena perubahan drastis dalam kariernya, tetapi juga sebagai refleksi konsekuensi tindakan publik dan pentingnya tanggung jawab bagi setiap pejabat. 

Kehidupan baru ini menandai babak berbeda dalam hidupnya, di mana ia harus bekerja keras, menempuh perjalanan panjang di jalanan, dan menghadapi tantangan dunia nyata tanpa fasilitas politik. 

Baca juga: Pasar Ambuwa Gorontalo Hadirkan Wisata Tradisional dengan Kuliner Lokal dan Suasana Kebersamaan

Kisah Wahyudin Moridu menjadi cermin bagi pejabat publik lainnya bahwa posisi dan fasilitas hanyalah amanah sementara, sementara integritas, tanggung jawab, dan akhlak tetap menjadi penentu utama reputasi dan keberlanjutan karier.

Dengan keputusan ini, masyarakat dan publik Gorontalo menyaksikan bagaimana dunia politik bisa menuntut pertanggungjawaban nyata, sekaligus mengingatkan bahwa kehidupan sederhana pun memiliki nilai dan kehormatan tersendiri bagi mereka yang bersedia menjalani dengan kesadaran penuh. (*)

(TribunGorontalo.com/Herjianto Tangahu)