3 Berita Populer Gorontalo : Beredar Uang Palsu hingga 311 Honorer Tak Tercover Ada yang Terhapus

"Setelah dikembalikan dan dicek, barulah kami sadar bahwa uang tersebut ternyata palsu,” ujar Martin saat dikonfirmasi pada Kamis (4/9/2025).

Martin menjelaskan, uang palsu tersebut memiliki perbedaan mencolok dibandingkan uang asli, baik dari ukuran, warna, maupun ciri keamanan lainnya yang terdapat pada uang rupiah asli.

“Perbedaannya sangat jelas. Ukurannya lebih kecil, warnanya terlihat pucat. Pada uang asli, benang pengaman terlihat seperti disulam, sementara yang palsu tidak ada. Jika diterawang, watermark dan hologramnya juga tidak muncul,” tambahnya.

Kapolres Pohuwato, AKBP Busroni, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa pihaknya telah menerima informasi mengenai peredaran uang palsu tersebut.

Menurutnya, berita ini pertama kali diketahui dari media, dan telah ditindaklanjuti oleh satuan reserse kriminal.

“Kami sudah menerima informasinya dari media. Kasat Reskrim juga sudah mengirimkan tautan beritanya, dan saat ini kami sudah turun untuk melakukan penyelidikan,” jelas AKBP Busroni.

2. 311 Honorer Kota Gorontalo Tak Tercover BKN, 122 Diantaranya Terhapus dari Sistem

Sebanyak 311 honorer di Kota Gorontalo rupanya tak tercatat dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Rupanya data ini turut jadi pembahasan dalam rapat kerja Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo pada Kamis 04 September 2025 kemarin. 

Isu ini menjadi perhatian karena menyangkut kejelasan status kerja dan masa depan mereka dalam sistem pemerintahan.

Secara umum, setidaknya ada 2.148 honorer di Kota Gorontalo. Namun, 1.821 di antaranya yang telah berhasil diakomodasi melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Sisanya 311 orang belum terakomodasi,” ujar Anggota Komisi I DPRD Kota Gorontalo, Darmawan Duming.

Jika diurai, dari angka 311 itu rupanya honorer di RS Aloei Saboe terbanyak. Jumlahnya bahkan mencapai 238 orang.

Masalahnya, ada 122 honorer yang rupanya tak bisa dimasukan ke sistem BKN karena sebelumnya telah mendaftar sebagai CPNS di luar daerah dan masuk ke dinas vertikal.

Akibatnya, data mereka otomatis terhapus dari sistem pusat.