Podcast Tribun: Kupas Tuntas Peran BPTD Kelas II, Ungkap Program Prioritas Transportasi Darat

“Kami dari kementerian pusat sudah melakukan berbagai langkah mitigasi soal permasalahan ini. Tentunya ini harus duduk bersama,” bebernya.

Menurut Zulmardi, langkah mitigasi ODOL tidak hanya soal penindakan, tetapi juga edukasi kepada sopir dan perusahaan angkutan. Pemerintah berupaya menyeimbangkan aspek keselamatan dengan pertimbangan ekonomi masyarakat.

“Pemahaman menuju zero ODOL itu kepentingan kita bersama, kami sudah melakukan upaya-upaya termasuk kesejahteraan sopir,” tambahnya.

Program Prioritas BPTD Gorontalo

Selain melaksanakan tupoksi yang sudah diatur, BPTD Kelas II Gorontalo juga memiliki program prioritas untuk meningkatkan kualitas transportasi darat di Gorontalo.

1. Pengawasan Zero ODOL

BPTD menempatkan pengawasan ODOL sebagai prioritas utama. Jembatan timbang Molotabu dan Marisa difungsikan optimal untuk memantau kendaraan barang agar tidak membawa muatan berlebih. Langkah ini sekaligus menjaga umur jalan dan menekan angka kecelakaan lalu lintas.

2. Penguatan Fasilitas Terminal

Terminal Tipe A Isimu dan Dungingi menjadi sasaran peningkatan kualitas. Selain itu, pembangunan dan pengoperasian Terminal Tipe B Limboto akan dipercepat. Fasilitas terminal akan ditingkatkan agar penumpang merasa nyaman dan layanan lebih teratur.

Baca juga: Ajakan Demo Lewat TikTok Ditonton 10 Juta Kali, Figha Lesmana Jadi Tersangka

3. Pengembangan Angkutan Perintis dan Sekolah

BPTD mendukung mobilitas masyarakat di daerah terisolir dengan menyediakan layanan angkutan perintis. Program ini juga mencakup angkutan sekolah bagi pelajar serta angkutan perkotaan berbasis BRT Trans NKRI. Layanan angkutan wisata juga disiapkan untuk menunjang sektor pariwisata.

4. Digitalisasi Layanan Transportasi

Sejalan dengan perkembangan teknologi, BPTD mengembangkan aplikasi digital seperti Si-PeKa (Sistem Pelayanan Kartu Pengawasan AKDP) dan SAHABAT On-Sight. Aplikasi ini memudahkan masyarakat dalam pengurusan dokumen perizinan transportasi serta memperkuat sistem pengawasan.

“Digitalisasi layanan membuat masyarakat lebih mudah mengurus dokumen transportasi sekaligus meminimalisir potensi pungli,” jelas Zulmardi.

5. Keselamatan Jalan dan Manajemen Lalu Lintas

Pemasangan fasilitas keselamatan jalan, pengaturan rekayasa lalu lintas, hingga pengawasan analisis dampak lalu lintas (andalalin) masuk dalam prioritas. Hal ini untuk memastikan lalu lintas lebih tertib dan risiko kecelakaan dapat ditekan.