Podcast Tribun: Kupas Tuntas Peran BPTD Kelas II, Ungkap Program Prioritas Transportasi Darat

TRIBUNGORONTALO.COM, GORONTALO -- Di balik kelancaran lalu lintas dan keselamatan perjalanan darat di Gorontalo, ada peran vital yang sering kali luput dari perhatian publik.

Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Gorontalo. Lembaga ini ternyata memegang kendali penting dalam mengatur dan menjaga kualitas transportasi darat, meski belum banyak dikenal masyarakat luas.

Hal ini diungkap langsung oleh Kepala BPTD Kelas II Gorontalo, Zulmardi, dalam Podcast Tribun Gorontalo, Kamis (4/9/2025).

Dalam bincang santai yang dipandu oleh Praila Karauwan dan Jefri Potabuga, berlangsung di Kantor Tribun Gorontalo, Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kelurahan Limbau II, Kota Gorontalo.

Zulmardi menjelaskan bahwa BPTD bukan sekadar lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam membangun sistem transportasi darat yang aman, nyaman, dan tertata.

Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Gorontalo memegang peran strategis dalam penyelenggaraan transportasi darat. Namun, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) lembaga ini belum banyak diketahui masyarakat luas.

Baca juga: Ratusan Warga Antre Kue Walima di Masjid Agung Baiturrahim Gorontalo Saat Maulid Nabi

Tupoksi BPTD

Zulmardi menjelaskan, BPTD tidak bekerja sendiri. Penyelenggaraan tugasnya selalu melibatkan lintas sektor seperti Dinas Perhubungan provinsi dan kabupaten/kota, Balai Jalan Nasional, hingga Polda Gorontalo.

“Karena posisi dari BPTD itu menyelenggarakan angkutan berbasis jalan raya, termasuk terminal dan jembatan timbang,” jelas Zulmardi.

Di Gorontalo, BPTD mengelola enam satuan pelayanan. Dua jembatan timbang masing-masing berada di Molotabu, Kabupaten Bone Bolango, dan Marisa, Pohuwato. Kemudian Terminal Tipe A di Isimu dan Dungingi. Selain itu, ada dua pelabuhan penyeberangan di Kota Gorontalo dan Marisa.

“Enam ini yang menjadi satuan pelayanan BPTD Gorontalo yang tidak lepas dari bantuan lintas sektor,” tegasnya.

Zulmardi menambahkan, BPTD memiliki tanggung jawab khusus untuk transportasi lintas provinsi. Sementara transportasi antar kota dan kabupaten dikelola oleh Dinas Perhubungan.

“Selain pengawasan kami juga melindungi kondisi jalan. Kalau kendaraan tidak overload maka jalan lebih awet,” ucapnya.

Fokus Zero ODOL

Salah satu isu yang menjadi perhatian serius BPTD adalah Over Dimension Over Load (ODOL) atau kendaraan yang membawa muatan berlebih.

“Kalau kelebihan muatan bisa membuat rem blong dan sejenisnya karena tidak sesuai lagi dengan rancang bangunnya,” ungkap Zulmardi.

Ia menilai praktik ODOL di Gorontalo belum sekompleks daerah lain. Meski demikian, sebagian besar kendaraan ODOL justru datang dari luar Gorontalo.