Nasib 21 Ribu Motor Listrik MBG Masih Menggantung, Sudah Dibayar tapi Belum Tuntas Dirakit

Ringkasan Berita:

• Ribuan motor listrik untuk operasional Program Makan Bergizi Gratis belum memiliki kepastian pemanfaatan meski anggarannya telah dibayarkan.
• Kepala KSP Dudung Abdurachman menyebut sebagian unit masih dalam proses perakitan dan nasibnya bergantung pada keputusan pimpinan baru BGN serta pemerintah.
• Di tengah penyidikan dugaan korupsi pengadaan senilai sekitar Rp1 triliun, muncul opsi agar motor tersebut dialihkan atau dimiliki pegawai SPPG melalui skema cicilan.

TRIBUNGORONTALO.COM -- Ribuan motor listrik yang semula disiapkan untuk menunjang operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga kini belum memiliki kejelasan pemanfaatan. Padahal, anggaran pengadaannya disebut telah dicairkan pada masa kepemimpinan sebelumnya di Badan Gizi Nasional (BGN).

Sorotan terhadap proyek tersebut semakin menguat setelah Kejaksaan Agung mengusut dugaan korupsi dalam pengadaan berbagai barang di lingkungan BGN, termasuk motor listrik yang nilainya mencapai sekitar Rp1 triliun.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman, mengungkapkan bahwa pembayaran atas proyek motor listrik tersebut telah dilakukan.

Namun, berdasarkan hasil pengecekan, proses perakitan kendaraan ternyata belum sepenuhnya rampung.

Baca juga: Fakta di Balik 40 Dapur MBG Berhenti Beroperasi, Distribusi Makanan ke Sekolah Terhenti

"Setelah dicek rupanya per 7 April ini masih dalam perakitan dan tapi ini sudah dibayar oleh pejabat lama ya," kata Dudung di Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Pernyataan itu menunjukkan masih adanya pekerjaan yang belum tuntas meskipun dana proyek telah dikeluarkan.

Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian di tengah penyidikan yang sedang berjalan.

Menanti Keputusan Pimpinan Baru BGN

Seiring pergantian pucuk pimpinan di BGN, keputusan mengenai penggunaan ribuan motor listrik tersebut kini menunggu arah kebijakan dari Kepala BGN yang baru, Nanik S Deyang.

Dudung mengatakan, pemanfaatan kendaraan itu nantinya akan ditentukan berdasarkan keputusan pemerintah dan pimpinan baru BGN.

Tidak tertutup kemungkinan motor listrik tersebut dialihkan untuk kebutuhan lain yang dinilai lebih bermanfaat.

"Nanti keputusan nanti terserah Kepala BGN, kalau misalnya nanti ada keputusan dari Presiden dialihkan ke mana yang bermanfaat," kata Dudung.

Dengan demikian, kendaraan yang semula dipersiapkan untuk mendukung operasional MBG berpeluang digunakan pada sektor lain sesuai kebutuhan pemerintah.

Opsi Dicicil oleh Pegawai SPPG

Dudung juga menyebut adanya kemungkinan lain terkait pemanfaatan motor listrik tersebut.

Salah satu opsi yang muncul adalah memberikan kesempatan kepada pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memiliki kendaraan tersebut melalui skema cicilan.