Program MBG Disorot, Belanja Kendaraan dan Kaos Kaki Lebih Besar dari Anggaran Makanan

Salah satu item yang paling menyita perhatian publik adalah belanja kaos kaki yang nilainya mencapai Rp6,9 miliar.

Pengadaan tersebut dilakukan melalui PT Gajah Mitra Paragon, dengan nilai sekitar Rp3,4 miliar untuk berbagai jenis kaos kaki.

Harga satuannya bervariasi, mulai dari Rp34.999 hingga Rp100.000 per pasang.

Khusus untuk kaos kaki lapangan, anggaran yang dialokasikan mencapai Rp1,7 miliar, setara dengan sekitar 17.000 pasang.

Besarnya angka ini dinilai cukup tinggi, mengingat di pasaran nominal tersebut dinilai sudah bisa menjangkau produk bermerek.

Di luar belanja fisik, anggaran untuk kegiatan pelatihan dan sosialisasi juga tidak kecil, yakni mencapai Rp464,6 miliar.

Pos ini disebut mencerminkan kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pelaksanaan program di lapangan.

Namun, yang paling banyak memicu pertanyaan adalah anggaran untuk makanan, yang justru menjadi inti dari program MBG, hanya tercatat sebesar Rp242,8 miliar.

Nilai tersebut menjadikan belanja makanan sebagai salah satu pos dengan porsi paling kecil dibanding sejumlah komponen penunjang lainnya.

Kontras inilah yang kemudian memunculkan kritik dan diskusi publik.

Sebab, program yang berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat justru memperlihatkan komposisi belanja yang lebih besar pada kendaraan, perangkat teknologi, perlengkapan, hingga kebutuhan penunjang lainnya.

Di satu sisi, kebutuhan operasional seperti kendaraan, perangkat kerja, dan perlengkapan memang dinilai penting untuk menunjang implementasi program berskala nasional.

Namun di sisi lain, publik mempertanyakan apakah proporsi anggaran tersebut sudah ideal, mengingat substansi utama program seharusnya berada pada penyediaan makanan bergizi bagi penerima manfaat.

Polemik ini menjadi pengingat bahwa dalam program berskala besar, perhatian publik bukan hanya tertuju pada total anggaran, tetapi juga pada bagaimana komposisi belanja disusun dan sejauh mana pengalokasiannya benar-benar menyentuh tujuan utama kebijakan.

 (*)