Program MBG Disorot, Belanja Kendaraan dan Kaos Kaki Lebih Besar dari Anggaran Makanan

Ringkasan Berita:

• Sorotan publik muncul bukan karena besarnya total anggaran, melainkan karena komposisi belanja dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prioritas utama program.
• Belanja operasional seperti kendaraan, perangkat teknologi, dan perlengkapan dianggap sah sebagai penunjang, namun proporsinya memicu pertanyaan soal efisiensi dan fokus kebijakan.
• Polemik ini memperlihatkan bahwa dalam program nasional, transparansi dan arah penggunaan anggaran sering kali sama pentingnya dengan tujuan besar yang diusung.

TRIBUNGORONTALO.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini dipromosikan sebagai salah satu program unggulan pemerintah kini menjadi sorotan publik.

Bukan karena konsepnya, melainkan karena rincian anggaran yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan fokus utama program, yakni penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat.

Perhatian publik tertuju pada susunan belanja Badan Gizi Nasional (BGN) tahun 2025 yang menunjukkan porsi besar justru terserap untuk kebutuhan operasional dan penunjang, sementara anggaran untuk makanan berada di posisi paling kecil.

Dari data yang beredar, belanja kendaraan tercatat menjadi pos dengan nilai tertinggi, mencapai Rp1,39 triliun.

Baca juga: Gempa Sore Ini Kamis 09 April 2026, Cek Kedalaman hingga Magnitudo

Dari total itu, sekitar Rp1,2 triliun dialokasikan untuk pengadaan sepeda motor listrik.

Motor listrik tersebut dibeli melalui sistem e-Katalog 6.0 dari perusahaan Yasa Artha Trimanunggal dengan merek Emmo Mobility.

Terdapat dua tipe yang masuk dalam pengadaan, yakni JVH Max dengan harga sekitar Rp49,95 juta per unit dan JVH GT sebesar Rp48,84 juta per unit, termasuk biaya distribusi ke berbagai daerah.

Besarnya anggaran kendaraan ini langsung memicu perhatian karena pos tersebut dinilai hanya bersifat pendukung operasional, bukan inti utama dari pelaksanaan program MBG.

Setelah kendaraan, anggaran terbesar berikutnya mengalir ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan nilai mencapai Rp1,26 triliun.

Selain itu, anggaran untuk perangkat keras dan komputer juga terbilang besar, yakni Rp830,1 miliar. Dari jumlah itu, belanja tablet menyumbang sekitar Rp508,4 miliar.

Salah satu perangkat yang tercatat dalam pengadaan adalah Samsung Galaxy Tab Active 5, dengan harga e-katalog sekitar Rp17,93 juta per unit.

Angka tersebut kemudian ikut disorot karena harga perangkat serupa di pasaran disebut berada di kisaran Rp9 juta hingga Rp12 juta, sehingga memunculkan perhatian soal efisiensi pengadaan.

Tak berhenti di situ, anggaran untuk pakaian juga tercatat cukup besar, yakni Rp623,3 miliar.

Baca juga: Idul Adha 2026 Versi Pemerintah, NU, dan Muhammadiyah, Kapan Jatuhnya? Ini Perkiraan Tanggal

Pos ini mencakup berbagai kebutuhan seperti seragam, sepatu, hingga aksesoris pendukung lainnya.

Salah satu item yang paling menyita perhatian publik adalah belanja kaos kaki yang nilainya mencapai Rp6,9 miliar.

Pengadaan tersebut dilakukan melalui PT Gajah Mitra Paragon, dengan nilai sekitar Rp3,4 miliar untuk berbagai jenis kaos kaki.

Harga satuannya bervariasi, mulai dari Rp34.999 hingga Rp100.000 per pasang.

Khusus untuk kaos kaki lapangan, anggaran yang dialokasikan mencapai Rp1,7 miliar, setara dengan sekitar 17.000 pasang.

Besarnya angka ini dinilai cukup tinggi, mengingat di pasaran nominal tersebut dinilai sudah bisa menjangkau produk bermerek.

Di luar belanja fisik, anggaran untuk kegiatan pelatihan dan sosialisasi juga tidak kecil, yakni mencapai Rp464,6 miliar.

Pos ini disebut mencerminkan kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pelaksanaan program di lapangan.

Namun, yang paling banyak memicu pertanyaan adalah anggaran untuk makanan, yang justru menjadi inti dari program MBG, hanya tercatat sebesar Rp242,8 miliar.

Nilai tersebut menjadikan belanja makanan sebagai salah satu pos dengan porsi paling kecil dibanding sejumlah komponen penunjang lainnya.

Kontras inilah yang kemudian memunculkan kritik dan diskusi publik.

Sebab, program yang berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat justru memperlihatkan komposisi belanja yang lebih besar pada kendaraan, perangkat teknologi, perlengkapan, hingga kebutuhan penunjang lainnya.

Di satu sisi, kebutuhan operasional seperti kendaraan, perangkat kerja, dan perlengkapan memang dinilai penting untuk menunjang implementasi program berskala nasional.

Namun di sisi lain, publik mempertanyakan apakah proporsi anggaran tersebut sudah ideal, mengingat substansi utama program seharusnya berada pada penyediaan makanan bergizi bagi penerima manfaat.

Polemik ini menjadi pengingat bahwa dalam program berskala besar, perhatian publik bukan hanya tertuju pada total anggaran, tetapi juga pada bagaimana komposisi belanja disusun dan sejauh mana pengalokasiannya benar-benar menyentuh tujuan utama kebijakan.

 (*)