BPJS Kesehatan Gratis Dinonaktifkan? Begini Proses Mengaktifkan Kembali Kepesertaan

Dalam periode tersebut, pelayanan medis wajib diberikan sesuai standar profesi, terutama untuk kondisi kegawatdaruratan, tindakan penyelamatan nyawa, serta upaya pencegahan kecacatan.

Layanan bagi pasien dengan pengobatan rutin seperti hemodialisa, terapi kanker, maupun penanganan penyakit katastropik juga tetap harus dilanjutkan hingga kondisi pasien stabil dan dapat dirujuk sesuai prosedur.

Penonaktifan Berdasarkan Pemutakhiran Data Nasional
Sementara itu, kebijakan penonaktifan BPJS Kesehatan gratis di Gorontalo merujuk pada Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang mulai diberlakukan sejak 1 Februari 2026.

Kepala Bagian SDM, Umum dan Komunikasi BPJS Kesehatan Cabang Gorontalo, Abdallah A M Sakali, menjelaskan penonaktifan dilakukan sebagai bagian dari pembaruan data penerima bantuan iuran kesehatan.

“Itu dinonaktifkan kepesertaannya berdasarkan SK Kementerian Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlakunya per 1 Februari 2026,” ujar Abdallah.

Ia menyebut pemutakhiran data dilakukan untuk menyesuaikan kondisi sosial ekonomi terbaru masyarakat sehingga bantuan pemerintah dapat diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.

92.182 Warga Gorontalo Terdampak
BPJS Kesehatan mencatat jumlah warga Gorontalo yang kepesertaan BPJS Kesehatan gratisnya dinonaktifkan mencapai sekitar 92.182 jiwa. Angka tersebut tersebar di enam kabupaten dan kota.

Berikut sebaran peserta yang dinonaktifkan:

• Kabupaten Boalemo sekitar 22 ribu jiwa
• Kabupaten Gorontalo sekitar 19 ribu jiwa
• Kabupaten Bone Bolango sekitar 17 ribu jiwa
• Kota Gorontalo sekitar 13 ribu jiwa
• Kabupaten Pohuwato sekitar 13 ribu jiwa
• Kabupaten Gorontalo Utara sekitar 7 ribu jiwa

Kabupaten Boalemo menjadi daerah dengan jumlah penonaktifan tertinggi di Provinsi Gorontalo.

(*)