BPJS Kesehatan Gratis Dinonaktifkan? Begini Proses Mengaktifkan Kembali Kepesertaan

Dokumen tersebut menjadi salah satu syarat penting dalam proses pengajuan reaktivasi.

Setelah itu, peserta diminta melaporkan kondisi tersebut kepada Dinas Sosial di wilayah masing-masing.

Pihak Dinas Sosial akan melakukan pemeriksaan serta verifikasi data calon penerima bantuan. 

Apabila hasil verifikasi dinyatakan memenuhi ketentuan, data peserta akan diajukan melalui sistem aplikasi SIKS NG untuk diproses lebih lanjut.

Pengajuan tersebut selanjutnya akan diperiksa oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian dokumen.

Setelah proses tersebut, data akan diteruskan kepada BPJS Kesehatan guna dilakukan verifikasi lanjutan sebelum status kepesertaan dinyatakan aktif kembali.

Peserta yang kepesertaannya telah diaktifkan kembali juga memiliki kewajiban untuk melakukan pembaruan data secara berkala.

Pemutakhiran data harus dilakukan maksimal dua periode pembaruan DTSEN agar status kepesertaan tetap aktif dan tidak kembali dinonaktifkan pada masa mendatang.

Data Penonaktifan BPJS Kesehatan skema PBI di Gorontalo

Status kepesertaan BPJS Kesehatan gratis bagi puluhan ribu warga di Provinsi Gorontalo dinonaktifkan setelah adanya pemutakhiran data penerima bantuan pemerintah.

Di tengah kondisi tersebut, Kementerian Kesehatan menegaskan rumah sakit tetap wajib melayani pasien meskipun kepesertaan mereka dinonaktifkan sementara.

Penegasan itu disampaikan melalui Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/D/539/2026.

Dalam aturan tersebut, fasilitas pelayanan kesehatan tidak diperbolehkan menolak pasien selama yang bersangkutan membutuhkan penanganan medis sesuai pertimbangan dokter.

Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan RI, Azhar Jaya, menekankan bahwa keselamatan pasien harus menjadi prioritas utama seluruh rumah sakit.

Rumah sakit diminta tetap memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien meskipun status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tercatat nonaktif sementara.

Ketentuan itu berlaku paling lama tiga bulan sejak status kepesertaan dinyatakan tidak aktif.