Berita Nasional
BPJS PBI Nonaktif Mendadak, Menkeu Purbaya: Jangan Sampai Orang Sakit Kaget
Menkeu Purbaya soroti polemik penonaktifan massal BPJS PBI Februari 2026. Sebanyak 11 juta peserta terdampak, pemerintah siapkan solusi.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/gorontalo/foto/bank/originals/PENAGIHAN-PAJAK-Menteri-Keuangan-Purbaya-Yudhi-Sadewa.jpg)
Purbaya juga menegaskan bahwa dari sisi anggaran, tidak ada pemotongan dana BPJS. Anggaran yang dialokasikan tetap sama seperti periode sebelumnya.
"Sehingga kerasa lah itu kalau (dinonaktifkan) 10 persen, kalau 1 persen kan nggak ribut orang2-orang Begitu 10 (persen), yang sakit hampir semuanya kena tuh, dugaan saya."
"Jadi ini yang mesti dikendalikan ke depan, kalau ada angka drastis seperti ini ya di-smoothing dikitlah, di-average, 3 bulan, 4 bulan, apa 5 bulan, terserah. Tapi, jangan menimbulkan keributan seperti itu," tutur Purbaya.
Ia kembali menegaskan bahwa pemerintah ingin Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berjalan optimal tanpa memicu polemik di masyarakat.
"Kita semua tentu ingin program JKN ini berjalan efektif sehingga benar-benar manfaatnya dirasakan seluruh masyarakat Indonesia."
"Tanpa keributan yang signifikan karena uang yang saya keluarkan sama, nggak berubah," imbuhnya.
Selain soal pola penonaktifan, Purbaya juga menyoroti pentingnya sosialisasi. Ia meminta BPJS Kesehatan menyampaikan informasi terlebih dahulu kepada peserta apabila akan dilakukan penonaktifan kepesertaan PBI.
Langkah tersebut diperlukan agar masyarakat dapat menyiapkan alternatif, sehingga layanan kesehatan mereka tidak terganggu.
"Begitu mereka tidak masuk list, ke daftar PBI, langsung sosialisasi ke mereka bahwa mereka tidak masuk lagi ke list itu."
"Sehingga mereka bisa melakukan tindakan yang diperlukan. Jangan sampai yang sakit tiba-tiba, begitu mau cuci darah lagi, tiba-tiba nggak eligible, nggak berhak."
Menurut Purbaya, situasi seperti itu justru merugikan pemerintah, baik dari sisi pelayanan maupun citra publik.
"Itu kan kayanya kita (pemerintah) konyol. Padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ, uang keluar, tapi imej jelek, pemerintah rugi dalam hal ini," pungkasnya.
Siap Guyur Rp15 Miliar
Usai rapat koordinasi, Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan siap mengalokasikan anggaran hingga Rp15 miliar guna mendukung reaktivasi peserta BPJS PBI yang sempat dinonaktifkan.
Ia bahkan menyebut pencairan dana tersebut berpotensi dilakukan dalam waktu dekat.
"Nanti kan BPJS tinggal minta ke saya itu ada satu anggaran yang masih dibintangin dia tinggal perbaiki atau tinggal datang ke saya mungkin minggu ini juga cair. Jadi nggak ada masalah. Nggak terlalu besar kan," kata Purbaya, Senin.