Kartu PBI-JK Nonaktif? Begini Cara Mudah Mengaktifkan Kembali Layanan

Ringkasan Berita:

• Peserta PBI-JK yang sempat dinonaktifkan kini bisa mengaktifkan kembali kepesertaannya melalui koordinasi dengan Dinas Sosial setempat
• Peserta wajib membawa Surat Keterangan Membutuhkan Layanan Kesehatan, serta memenuhi kriteria verifikasi ekonomi dan kondisi medis darurat
• Masyarakat dapat memantau status aktif/nonaktif kepesertaan lewat aplikasi Mobile JKN, layanan PANDAWA WhatsApp, Care Center 165, atau kantor cabang BPJS Kesehatan

TRIBUNGORONTALO.COM – Kabar baik bagi masyarakat yang kepesertaan PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan) miliknya sempat terhenti.

Mulai 1 Februari 2026, BPJS Kesehatan resmi membuka jalur reaktivasi bagi peserta yang dinonaktifkan agar bisa kembali mengakses layanan medis gratis dari pemerintah.

Bagi Anda yang merasa kartu JKN-nya tidak lagi aktif, proses pemulihan status ini kini dapat dilakukan melalui koordinasi langsung dengan Dinas Sosial setempat.

Langkah ini menjadi solusi cepat bagi warga yang mendadak membutuhkan layanan kesehatan namun terkendala status administratif.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menekankan bahwa proses pengaktifan kembali ini memerlukan dokumen krusial.

Peserta wajib melampirkan Surat Keterangan Membutuhkan Layanan Kesehatan saat melapor ke Dinas Sosial sebagai bukti urgensi medis.

Langkah penonaktifan sebelumnya merupakan dampak dari Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026.

Kebijakan ini diambil demi memastikan kuota bantuan iuran benar-benar menyasar masyarakat yang paling membutuhkan melalui sistem pembaruan data berkala.

"Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaannya jika memenuhi kriteria tertentu," ujar Rizzky, dikutip dari laman resmi BPJS Kesehatan.

Baca juga: PKH dan BPNT Tahap Pertama Cair Februari 2026, Begini Cara Pastikan Nama Anda Terdaftar

Syarat dan Kriteria Reaktivasi

Untuk bisa kembali mendapatkan hak layanan kesehatan, terdapat tiga kriteria utama yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan:

Riwayat Kepesertaan:

Nama peserta harus tercatat dalam daftar yang dinonaktifkan pada periode Januari 2026.

Verifikasi Ekonomi:

Berdasarkan pemeriksaan lapangan, peserta terbukti masuk dalam kategori masyarakat miskin atau rentan miskin.