Prediksi Posisi Baru Meutya Hafid oleh Prabowo Jika Berubah dari Menkomdigi

Ringkasan Berita:

• Semua posisi menteri, termasuk Meutya Hafid, berpotensi diganti, namun kemungkinan besar hanya reposisi.
• Keputusan reshuffle Presiden mempertimbangkan kinerja, politik, dan aspek hukum.
• Golkar tegaskan hubungan baik dengan Presiden; jika reshuffle, partai kemungkinan diajak berdiskusi.

TRIBUNGORONTALO.COM -- Isu Reshuffle Kabinet kembali dibicarakan.

Isu reshuffle kabinet kembali menjadi perbincangan hangat di tengah publik.

Selain beberapa nama yang sebelumnya masuk radar evaluasi, kini muncul kabar bahwa Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid juga berpotensi mengalami perombakan.

Baca juga: Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2026 Muhammadiyah: Unduh untuk Gorontalo dan Seluruh Indonesia

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai bahwa secara prinsip semua posisi menteri memiliki kemungkinan untuk diganti karena reshuffle adalah hak prerogatif Presiden.

“Semua posisi menteri berpotensi diganti termasuk Menkomdigi. Tapi sifatnya terbatas,” ujar Agung saat dikonfirmasi, Rabu (28/1/2026).

Baca juga: Ahok Ngaku Menangis di Sidang, Bongkar Pencopotan Direksi Pertamina

Kemungkinan Reposisi bagi Meutya Hafid

Agung menambahkan, pergantian menteri belum tentu berujung pada pencopotan total dari kabinet.

Menurutnya, skenario yang lebih realistis adalah reposisi, di mana menteri yang diganti bisa diberikan tugas baru di bidang lain atau bahkan ditempatkan sebagai komisaris BUMN, sebagaimana lazim dilakukan.

“Bisa jadi, kalau pun diganti, Mbak Meutya akan diberikan posisi baru (reposisi) apakah menteri di bidang lain atau menjadi komisaris BUMN sebagaimana lazimnya,” katanya.

Lebih lanjut, Agung menjelaskan bahwa keputusan reshuffle Presiden tidak hanya didasarkan pada satu faktor.

Ada beberapa dimensi pertimbangan, termasuk dimensi teknokratis terkait kinerja menteri dan aspirasi publik, dimensi politis untuk menjaga keseimbangan politik yang sifatnya subyektif, serta dimensi yuridis yang terkait aspek hukum.

Baca juga: Kronologi Lengkap Kasus Pedagang Es Gabus Kemayoran, Berujung Dugaan Kekerasan Aparat hingga Trauma

“Ada dimensi teknokratis soal kinerja dan aspirasi publik, ada dimensi politis soal perimbangan politik yang ini sifatnya subyektif, dan dimensi yuridis terkait hukum,” tandasnya.

Belum Ada Pernyataan Resmi dari Istana

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Istana mengenai kepastian reshuffle.

Namun, kabar mengenai evaluasi sejumlah menteri kabinet merah putih terus berkembang.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Sarmuji, menegaskan bahwa kewenangan melakukan reshuffle kabinet sepenuhnya berada di tangan Presiden.

Baca juga: Purbaya Beri Sinyal Bersih-bersih Pajak dan Bea Cukai, Pegawai Terancam Dirombak