Purbaya Siap “Obrak-Abrik” Pajak dan Bea Cukai, Pejabat Pelabuhan Jadi Sorotan

Ringkasan Berita:

• Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengumumkan rencana restrukturisasi besar di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
• Perubahan meliputi pergantian pejabat pelabuhan, kepala wilayah, dan pejabat di sekitar Dirjen
• Purbaya menegaskan langkah ini bersifat strategis, bertujuan mencegah kebocoran

TRIBUNGORONTALO.COM — Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mempersiapkan restrukturisasi besar-besaran di jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak.

Langkah ini digambarkan sebagai “obrak-abrik” untuk meningkatkan kinerja kedua instansi yang menjadi tulang punggung penerimaan negara.

Menurut Purbaya, rencana ini sebenarnya sudah ia susun sejak awal bergabung di pemerintahan pada September 2025.

Namun, restrukturisasi baru bisa dijalankan awal 2026 karena jika dilakukan terlalu cepat pada tahun lalu, proses pengumpulan pajak akhir tahun bisa terganggu.

“Sekarang waktunya tepat. Perombakan ini penting agar sistem kerja lebih efektif dan target penerimaan pajak bisa tercapai,” ujar Purbaya, Selasa (27/1/2026).

Perubahan di Bea Cukai

Langkah pertama akan fokus pada DJBC, khususnya pejabat di tingkat pelabuhan dan pejabat yang berada di bawah direktur jenderal.

Purbaya menyebut sebagian besar kepala pelabuhan dan pejabat wilayah akan diganti untuk memastikan pengawasan kepabeanan lebih ketat.

Baca juga: Gara-gara Bau! Pemilik Bisnis Ayam Petelur di Tenilo Kota Gorontalo Diberi Waktu Sebulan Pindah

“Bukan dirjennya, tapi seluruh jajaran di sekitarnya akan saya perbarui. Bahkan kepala pelabuhan besar akan diganti semua, sebagian ada yang dirumahkan,” katanya.

Menteri Keuangan menambahkan, restrukturisasi ini dilakukan seiring upaya perbaikan tata kelola dan SDM di DJBC.

Namun, jika perbaikan tidak berjalan, pemerintah mempertimbangkan opsi alih pengelolaan ke perusahaan swasta asal Swiss, Societe Generale de Surveillance (SGS), langkah yang pernah dilakukan pada era Orde Baru.

Perombakan di Direktorat Jenderal Pajak

DJP juga menjadi fokus perombakan karena target pajak 2025 belum tercapai.

Purbaya mencatat realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.917,6 triliun, sementara target yang ditetapkan Rp 2.189,3 triliun, sehingga terjadi selisih Rp 271,7 triliun.

“Kalau tahun lalu saya bisa bilang menteri baru, tahun ini tidak. Kalau tidak ada perbaikan, saya yang bertanggung jawab,” tegas Purbaya. Ia menambahkan, Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai telah menyatakan kesiapannya untuk memperbaiki kinerja.

Baca juga: Purbaya Beri Sinyal Bersih-bersih Pajak dan Bea Cukai, Pegawai Terancam Dirombak

Purbaya menekankan, perombakan bukan sekadar ganti orang, melainkan langkah strategis agar kedua direktorat dapat bekerja lebih efisien, mencegah kebocoran, dan memastikan penerimaan negara sesuai target.

“Tujuan utamanya sederhana: meningkatkan kinerja, mengamankan penerimaan negara, dan menegakkan tata kelola yang baik,” ujar Purbaya menutup penjelasannya.

(*)