DPR Kecam Anggaran Makan-Minim Pemda Rp 1 Miliar per Hari: Tak Masuk Akal

Ringkasan Berita:

• DPR menyoroti temuan anggaran makan dan minum sejumlah pemda yang nilainya mencapai Rp 1 miliar per hari. 
• Anggaran tersebut dinilai tidak rasional dan bertentangan dengan upaya efisiensi belanja negara. 
• Komisi II DPR berencana memanggil Kementerian Dalam Negeri untuk meminta penjelasan terkait daerah-daerah yang dinilai boros.

TRIBUNGORONTALO.COM -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti temuan awal terkait besarnya anggaran makan dan minum di sejumlah pemerintah daerah (pemda) yang dilaporkan mencapai hingga Rp 1 miliar per hari.

Angka tersebut dinilai tidak sejalan dengan prinsip efisiensi belanja negara dan menunjukkan lemahnya pengendalian anggaran di daerah.

Temuan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (14/1/2026), berdasarkan hasil pemantauan terhadap daerah-daerah yang dinilai memiliki pola belanja tidak wajar.

Salah satu pos yang disorot adalah anggaran konsumsi rapat dan kegiatan pemerintahan.

Tito mengungkapkan, terdapat alokasi konsumsi yang nilainya bisa mencapai Rp 1 juta per orang.

Bahkan, dalam sejumlah kasus, satu agenda rapat dicatat berulang hingga sepuluh kali dalam perencanaan anggaran.

Baca juga: KUHP Baru Berlaku, Juru Parkir Liar Bisa Dipenjara hingga 9 Tahun

“Kami mendorong seluruh daerah agar belanja yang bersumber dari APBD maupun transfer pusat benar-benar tepat sasaran dan tidak dilebih-lebihkan. Kalau bisa rapat cukup sekali, jangan dibuat berkali-kali. Rapat juga bisa dilakukan melalui Zoom,” ujar Tito.

Ia menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran negara harus digunakan secara efektif dan proporsional, terlebih di tengah upaya pemerintah pusat mendorong efisiensi belanja.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menyebut anggaran konsumsi hingga Rp 1 miliar per hari sebagai sesuatu yang tidak rasional.

Menurutnya, angka tersebut sulit diterima secara logika dalam aktivitas pemerintahan sehari-hari.

“Kalau sampai Rp 1 miliar per hari, menurut saya itu tidak masuk akal. Kecuali memang setiap hari ada pesta besar, dan itu tentu tidak mungkin,” kata Bahtra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/1/2026).

Bahtra menilai besarnya anggaran tersebut sangat kontras dengan kebijakan efisiensi yang saat ini ditekankan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Ia mempertanyakan jumlah tamu atau kegiatan apa yang dapat menghabiskan anggaran konsumsi hingga miliaran rupiah setiap hari.

Menurutnya, kebutuhan makan dan minum di setiap daerah memang berbeda, namun tetap harus berada dalam batas kewajaran.