DPR Soroti Pemda Habiskan Rp 1 Miliar per Hari untuk Konsumsi, Kemendagri Dipanggil Klarifikasi

TRIBUNGORONTALO.COM -- Meski dalam masa penghematan, rupanya diduga ada daerah yang mengalokasikan dana hingga Rp 1 miliar per hari hanya untuk konsumsi. 

Isu itupun langsung menyita perhatian Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong.

Angka tersebut dinilai tidak wajar dan bertolak belakang dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pengetatan dan efisiensi belanja negara.

Bahtra menyatakan, Komisi II DPR RI akan memanggil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Pihaknya akan meminta penjelasan terkait tindakan pemborosan anggaran tersebut.

Pihaknya sekaligus meminta Mendagri membuka secara terang daerah mana saja yang memiliki alokasi belanja konsumsi dengan nilai fantastis tersebut.

Baca juga: Menolak Potong Jari! Janji Zainudin Hadjarati Alias Kakuhu Disebut Hanya Lelucon

“Kalau sampai satu miliar rupiah per hari, menurut saya itu tidak masuk akal. Karena itu kami akan memanggil Kemendagri untuk menjelaskan Pemda mana saja yang menghabiskan anggaran sampai miliaran rupiah per hari,” kata Bahtra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Ia menegaskan, kebijakan efisiensi anggaran telah menjadi arahan tegas Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh jajaran pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya pola belanja yang dinilai boros.

“Presiden mendorong efisiensi secara ketat. Tapi di sisi lain, masih ada daerah yang justru menghabiskan anggaran dalam jumlah besar untuk belanja makan minum. Ini tentu tidak sejalan dengan semangat efisiensi,” ujar legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Bahtra menilai, besarnya anggaran konsumsi itu harus ditelusuri secara detail dan menyeluruh.

Menurutnya, evaluasi tidak hanya ditujukan kepada pemerintah daerah sebagai eksekutor anggaran, tetapi juga kepada DPRD kabupaten/kota yang turut memiliki pos belanja serupa.

“Kalau satu miliar per hari, pertanyaannya berapa banyak tamu yang diterima setiap hari? Ini harus disisir. Kami minta Mendagri mengevaluasi seluruh anggaran makan dan minum agar kembali pada batas kewajaran,” kata legislator dari daerah pemilihan Sulawesi Tenggara itu.

Lebih lanjut, Bahtra mengingatkan bahwa kondisi cuaca ekstrem dan potensi bencana yang tinggi di sejumlah wilayah seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah daerah dalam menyusun prioritas anggaran.

Menurutnya, anggaran daerah semestinya dialokasikan untuk kebutuhan antisipasi dan penanganan kondisi darurat, bukan justru terserap habis untuk belanja konsumsi rutin.