Musda XI Golkar Kota Malang Ricuh, Kader Walkout hingga Kantor DPD Disegel

Ringkasan Berita:

• Musda XI Golkar Kota Malang di Surabaya ricuh, sejumlah kader walkout dan menolak hasil pemilihan.
• Mereka menyegel kantor DPD Golkar Malang serta berencana menggelar Musda tandingan untuk mengukuhkan Abah Anton.
• Djoko Prihatin yang terpilih sebagai Ketua DPD menyebut penyegelan kantor sebagai dinamika demokrasi dan berjanji merangkul semua kader.

TRIBUNGORONTALO.COM -- Musyawarah Daerah (Musda XI) Partai Golkar Kota Malang yang digelar di Surabaya, Minggu (14/12/2025), berakhir ricuh.

Sejumlah kader melakukan aksi walkout karena menilai mekanisme pemilihan Ketua DPD dilakukan sepihak.

Setelah kembali ke Malang, mereka menggelar konsolidasi di kantor DPD Golkar Kota Malang yang berujung pada penyegelan kantor dengan banner bertuliskan “Save Partai Golkar” hingga “Golkar Malang Hilang Ingatan.”

Mekanisme Pemilihan Dinilai Sepihak

Wakil Sekretaris DPD Golkar Kota Malang Bidang Organisasi, Bambang AR, menyebut Musda di Surabaya berlangsung memprihatinkan.

Baca juga: 5 Platform Resmi yang Jarang Diketahui, Bisa Nonton Film Gratis Tanpa Bajakan

“Mekanisme pemilihan Ketua DPD dilakukan sepihak. Proses yang seharusnya melibatkan sayap partai dan ormas tidak dilakukan dengan benar,” tegasnya.

Bambang menambahkan, hampir seluruh kader Kota Malang melakukan walkout karena pemilihan tidak sesuai AD/ART partai.

“Semua keputusan settingan, pembodohan demokrasi,” ujarnya.

Penolakan Hasil Musda

Bambang bersama sejumlah perwakilan menyatakan menolak hasil Musda yang menetapkan Djoko Prihatin sebagai Ketua DPD.

Ia menuding Ketua Steering Committee (SC) Musda XI, Yuliono, melakukan intervensi sejak pra-Musda hingga tahap akhir pendaftaran.

“Ini semua rekayasa,” katanya.

Musda Tandingan dan Deklarasi Abah Anton

Peserta Musda dari SOKSI, Adi Putra, menyatakan akan menggelar Musda tandingan untuk mengukuhkan HM Anton atau Abah Anton sebagai Ketua DPD versi kader yang menolak hasil Musda.

“Kita akan menata ulang SC yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.

Dewan Pertimbangan Partai, Agus Sukamto, juga ikut walkout. Ia menilai proses Musda penuh kejanggalan, termasuk waktu pendaftaran yang hanya tiga jam. “Sangat tidak etis jika teman-teman yang walkout tidak dihargai,” ujarnya.