Kelaparan Meluas, Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih! Desak Status Bencana Nasional

Ringkasan Berita:

• Warga Aceh mengibarkan bendera putih sebagai tanda menyerah menghadapi banjir yang berlangsung tiga pekan.
• Gerakan sipil mendesak Presiden Prabowo menetapkan status bencana nasional dan mengancam aksi turun ke jalan.
• Jubir Pemerintah Aceh menilai kehadiran negara nyaris tak terasa, menyebut “negara seperti ada dan tiada.”

TRIBUNGORONTALO.COM -- Banjir besar yang melanda Aceh selama tiga pekan terakhir memaksa warga mengibarkan bendera putih di sejumlah titik jalan sebagai tanda darurat.

Dari Aceh Timur hingga Aceh Tamiang, masyarakat menyerah menghadapi bencana yang kian parah tanpa bantuan memadai.

“Masyarakat menyerah dan butuh bantuan. Kami tidak sanggup lagi,” ujar Bahtiar, warga Alue Nibong, Peureulak, Aceh Timur (14/12/2025).

Warga Kelaparan, Bantuan Minim

Bendera putih memenuhi jalan nasional Banda Aceh–Medan.

Baca juga: Anak Diduga Bunuh Ibu Kandung, Keluarga Malah Curiga Suami Terlibat

Warga membangun dapur umum mandiri, namun stok bahan makanan semakin menipis. Banyak yang kelaparan. 

Zamzami, warga Aceh Timur, menegaskan, “Bendera putih ini tanda kami menyerah oleh keadaan.”

Gerakan Sipil Ultimatum Presiden

Gerakan Rakyat Aceh Bersatu mendesak Presiden Prabowo Subianto menetapkan status bencana nasional.

Jika tidak, mereka mengancam turun ke jalan pada 16 Desember 2025 di berbagai kabupaten.

Masri, juru bicara gerakan, menegaskan, “Seluruh gerakan sipil di Aceh akan bersatu untuk aksi menuntut pemerintah pusat menetapkan bencana Sumatera sebagai bencana nasional.”

Kritik: Negara Seperti Ada dan Tiada

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Teuku Kamaruzzaman alias Ampon Man, menilai kehadiran negara nyaris tak terasa.

Ia menyebut masyarakat hidup berminggu-minggu tanpa listrik dan komunikasi, kelangkaan BBM dan elpiji melumpuhkan UMKM, serta distribusi logistik sangat terbatas.

“Negara seperti ada dan tiada untuk Aceh,” ujarnya.

Ampon Man menyoroti minimnya pengerahan cadangan negara untuk pencarian dan penyelamatan korban, berbeda dengan penanganan tsunami 2004.

Ia menegaskan perlakuan lamban pemerintah pusat sama halnya meremehkan penyelamatan korban.

(*)