Bupati Lampung Tengah Ardito Diduga Terima Fee Proyek Sejak Menjabat, Dananya Tutupi Utang Pilkada

TRIBUNGORONTALO.COM – Dugaan praktik korupsi langsung menyelimuti awal masa jabatan Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya.

Hanya beberapa bulan setelah dilantik pada Februari 2025, ia disebut mulai menarik fee dari berbagai proyek pemerintah daerah.

Uang yang mengalir ke kantongnya itu diduga digunakan untuk menutup utang kampanye Pilkada 2024.

Temuan tersebut diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah menangkap Ardito melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa–Rabu (10–11/12/2025).

Total lima orang diamankan, termasuk anggota DPRD Lampung Tengah dan adik kandung Ardito.

Baca juga: Mutia Imran Disambut Antusias Warga Gorontalo, Sang Ayah Bangga

Fee 15–20 Persen dari Proyek Daerah

Plh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Mungki Hadipratikto, mengatakan sejak awal masa jabatan, Ardito diduga mematok fee 15–20 persen untuk proyek yang bersumber dari APBD Lampung Tengah.

APBD 2025 sendiri tercatat mencapai Rp 3,19 triliun, sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik.

Pemenang pengadaan barang dan jasa di sejumlah dinas disebut diarahkan untuk dimenangkan perusahaan keluarga atau tim sukses Ardito saat Pilkada.

Pengaturan itu dilakukan melalui anggota DPRD Lampung Tengah Riki Hendra Saputra (RHS) dan adik Ardito, Ranu Hari Prasetyo (RNP).

“Pada periode Februari hingga November 2025, AW (Ardito Wijaya) diduga menerima fee sekitar Rp 5,25 miliar dari sejumlah rekanan melalui RHS dan RNP,” ujar Mungki.

Tak berhenti di situ, Ardito juga diduga meminta Anton Wibowo (ANW), Plt Kepala Bapenda sekaligus kerabat dekatnya, untuk mengatur pemenang lelang alat kesehatan pada Dinas Kesehatan.

Baca juga: Penyanyi Gorontalo Mutia Imran Ungkap Langkah Baru Pasca Dangdut Academy

Dari proyek tersebut, Ardito menerima tambahan Rp 500 juta dari Direktur PT Elkaka Mandiri, Mohamad Lukman Sjamsuri.

Total dugaan penerimaan suap mencapai Rp 5,75 miliar.

Dipakai “Menambal” Utang Pilkada

KPK mengungkap bahwa sebagian besar uang tersebut tak digunakan untuk kepentingan pribadi jangka panjang, melainkan untuk melunasi utang kampanye Pilkada 2024.

Ardito diketahui memiliki pinjaman bank yang dipakai sebagai dana kampanye saat maju sebagai Bupati Lampung Tengah.