Ketua KPK Bongkar Modus Settingan Survei Integritas Daerah, Pantas Ada yang Angkanya Tinggi

TRIBUNGORONTALO.COM – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengungkap adanya praktik manipulasi hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oknum pemerintah daerah.

Temuan ini disampaikan Setyo dalam puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (9/12/2025).

Setyo menegaskan, skor SPI bukan sekadar angka statistik untuk dipamerkan.

Menurutnya, survei integritas adalah instrumen penting untuk mengukur risiko korupsi di instansi pemerintah.

Baca juga: Anggota DPRD RI Sindiri terkait Donasi Rp 10 Miliar, Minta Komdigi Jangan Kalah Viral

Namun, KPK menemukan adanya kabupaten yang secara sistematis melakukan pengkondisian agar memperoleh nilai tinggi.

“Ini ada satu pengalaman di beberapa tahun sebelumnya, salah satu kabupaten itu mengkondisikan hasil survei. Jadi sudah ada instruksional,” ujar Setyo.

Modus Settingan Survei

Setyo membeberkan modus operandi yang cukup terstruktur. Pegawai diinstruksikan untuk melapor jika menerima pesan survei dari KPK, lalu dikumpulkan dan diarahkan dalam menjawab pertanyaan.

“Barang siapa yang mendapat WhatsApp dari KPK tolong lapor. Kemudian dikumpulkan di satu tempat kemudian di-brief. Nanti kalau pertanyaannya A, jawabannya A plus. Kalau pertanyaan B, jawabannya B minus, dan seterusnya,” jelasnya.

Akibat pengkondisian tersebut, skor integritas wilayah itu melonjak tajam.

Namun, KPK memiliki instrumen canggih untuk memverifikasi validitas jawaban responden. 

“Kami memiliki alat, ada tool yang bisa mengukur ini kira-kira benar apa enggak. Kemudian kami bandingkan dengan dokumen penyertanya, kami simpulkan bahwa ini adalah akal-akalan,” tegas Setyo.

Skor SPI Nasional 2025

Dalam kesempatan yang sama, KPK merilis skor Indeks Integritas Nasional (IIN) 2025 sebesar 72,32, naik sekitar 0,8–0,9 poin dibandingkan tahun 2024 yang berada di angka 71,53.

Meski meningkat, Setyo mengingatkan bahwa rata-rata integritas instansi di Indonesia masih dalam kategori “rentan”.

“Skor ini bukan hanya sekadar angka. Tapi menunjukkan bahwa perilaku korupsi di masing-masing instansi itu masih ada,” ujarnya.

Setyo meminta inspektorat daerah tidak berpuas diri dengan capaian angka, melainkan aktif berkoordinasi dengan Kedeputian Pencegahan KPK untuk membedah titik rawan korupsi, mulai dari risiko gratifikasi hingga suap.

Prosesi Budaya Hakordia 2025