PKS Potong Gaji Anggota DPR untuk Korban Banjir Sumbar, Desak Pemerintah Tetapkan Bencana Nasional

TRIBUNGORONTALO.COM — Banjir besar yang melanda berbagai wilayah di Sumatera Barat tidak hanya menyisakan kerugian material yang diperkirakan mencapai Rp1 triliun, tetapi juga meninggalkan duka mendalam bagi masyarakat.

Di tengah situasi itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hadir memberikan dukungan kemanusiaan sembari menegaskan desakan agar pemerintah menetapkan status Bencana Nasional.

Kunjungan Sekjen PKS ke Padang

Pada Senin (1/12/2025), Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid tiba di Kota Padang untuk menyerahkan bantuan.

Bantuan tersebut merupakan hasil penggalangan dana dari seluruh anggota Fraksi PKS DPR RI yang secara serentak menyisihkan sebagian gaji mereka.

Penyerahan bantuan dipusatkan di kantor DPW PKS Sumbar dan disambut langsung oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi, yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah PKS.

Sejumlah pimpinan partai dari tingkat pusat hingga daerah turut mendampingi agenda itu.

PKS: Bencana Sumbar adalah Duka Bangsa

Dalam sambutannya, Kholid menyampaikan bahwa banjir besar yang terjadi tidak boleh dipandang sekadar sebagai persoalan daerah.

“Ini merupakan tanggung jawab moral seluruh bangsa untuk ikut membantu para korban. Para tokoh maupun pejabat harus terjun langsung,” tegasnya.
Ia kemudian menambahkan, “PKS meminta agar bencana di Sumatera segera ditetapkan sebagai Bencana Nasional.”

Akar Masalah: Illegal Logging Disorot

Selain membawa bantuan, Kholid menyinggung penyebab yang memperparah bencana. Ia menilai praktik illegal logging masih menjadi ancaman serius bagi keselamatan lingkungan dan masyarakat.

Karena itu, ia mendorong pemerintah melakukan penertiban pembalakan liar serta meninjau kembali tata kelola hutan agar kejadian serupa tidak terulang.

Gubernur Mahyeldi: Sinergi Sudah Berjalan

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa bencana banjir ini merupakan ujian bagi masyarakat Sumatera Barat.