Dari KAI ke Kabinet? Ignasius Jonan Dipanggil Presiden Prabowo, Publik Tunggu Pengumuman

Ringkasan Berita:

• Eks Dirut KAI, Ignasius Jonan, dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto ke Istana Negara
• Pertemuan ini memunculkan pertanyaan publik tentang Jonan akan menempati posisi strategis di kabinet.
• Namun, belum ada pengumuman resmi mengenai jabatan atau peran Jonan dalam pemerintahan mendatang.

TRIBUNGORONTALO.COM - Mantan Menteri ESDM sekaligus eks Dirut PT Kereta Api Indonesia (KAI), Ignasius Jonan, dikabarkan dipanggil oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. 

Pertemuan ini menimbulkan spekulasi publik mengenai kemungkinan Jonan menjabat posisi strategis di kabinet mendatang. 

Meski belum ada pengumuman resmi, pertemuan itu dinilai sebagai langkah awal penjajakan peran baru Jonan dalam pemerintahan.

Dilansir dari Kaltim.co, Jonan hadir dengan jas lengkap sambil membawa tas jinjing.

Saat ditanya maksud kedatangannya, Jonan mengaku tidak mengetahui secara pasti topik yang akan dibahas dengan Prisiden Prabowo Subianto.

Ia hanya menegaskan bahwa kedatangannya merupakan undangan dari Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

"Enggak tahu saya (dipanggil untuk apa). Enggak tahu. Diundang Pak Seskab itu," kata Jonan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (3/11/2025), seperti dilansir Kompas.com.

Jonan menyebut bahwa pertemuan tersebut lebih bersifat perbincangan santai.

Ia enggan membeberkan fokus pembahasan karena memang tidak ada materi khusus yang disiapkan.

Ketika ditanya soal proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) alias Whoosh, Jonan menolak memberikan komentar.

"Wih saya enggak komentari itu. Mungkin (bahas kereta cepat), saya sudah pensiun jadi nggak ngikutin. Saya nggak tahu," ujarnya sambil berlalu.

Namun, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang hadir lebih dulu menjelaskan, pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis, termasuk masalah kereta cepat yang kini dilanda utang.

"Mau melaporkan tentunya sekaligus meminta arahan-arahan dari beliau, dari Bapak Presiden tentang banyak hal. Termasuk kereta cepat," kata AHY di Istana, Senin.

Utang Whoosh

Sebagai informasi, proyek KCJB menghadapi beban utang besar.

KAI sebagai salah satu pemegang saham utama, bersama tiga BUMN lainnya, menanggung kerugian sesuai porsi saham di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT PSBI).

Laporan keuangan per 30 Juni 2025 (unaudited) mencatat PT PSBI merugi hingga Rp 4,195 triliun sepanjang 2024, atau sekitar Rp 11,493 miliar per hari.

Hingga semester I-2025, kerugian telah mencapai Rp 1,625 triliun.

Proyek ini sejak awal memang kontroversial. Jonan menjadi salah satu tokoh yang menentang pembangunan KCJB saat menjabat Dirut KAI.

Sikap tegasnya berlanjut saat ia menjadi Menteri Perhubungan periode pertama Presiden Joko Widodo, di mana Jonan menegaskan dana APBN tidak boleh digunakan membiayai proyek kereta cepat dan menolak memberikan izin trase karena masalah konsesi.

Jonan menegaskan, keputusan tersebut didasarkan pada Perpres Nomor 107 Tahun 2015 dan UU Nomor 23 Tahun 2007. Konsesi KCJB yang awalnya diminta KCIC selama 50 tahun akhirnya ditetapkan menjadi 80 tahun.

Siap Masuk Kabinet?

Jonan, juga membantah ada tawaran masuk kabinet, meski begitu jika diminta mengabdi ia siap.

“Ya kalau sebagai warga negara kalau diminta untuk bekerja untuk negara ya mestinya siap kalau mampu kalau mampu kalau saya mampu, siap itu saja tapi tadi enggak tahu tergantung yang ngasih tugas,” kata Jonan.

Sosok Ignasius Jonan Pengubah Wajah Perkeretaapian Indonesia

Nama Ignasius Jonan lekat dengan perubahan layanan kereta api di Indonesia

Saat menjabat Dirut PT KAI (2009–2014), seperti dilansir Kompas.com, Jonan berhasil mengubah layanan kereta api yang sebelumnya kumuh, semrawut, dan tidak manusiawi, menjadi lebih bersih, tertib, dan terpelihara.

Menariknya, Jonan tidak memiliki latar belakang transportasi.

Sebelumnya, ia meniti karier sebagai direktur di bank swasta dan BUMN sektor jasa keuangan.

Kepiawaiannya dalam manajemen membuat Menteri BUMN 2009, Sofyan Djalil, memanggilnya untuk merombak layanan kereta api.

Jonan mengaku awalnya hampir menyerah setelah tiga bulan menjabat, karena menghadapi kondisi stasiun yang kacau.

Dukungan Sofyan Djalil membuatnya terus berinovasi dan berhasil membangun kereta api yang lebih modern.

Setelah itu, Presiden Joko Widodo menunjuk Jonan sebagai Menteri Perhubungan periode pertama.

Namun, prestasinya di kementerian dianggap kurang maksimal dalam membenahi sektor transportasi laut, udara, dan darat.

 Jonan kemudian di-reshuffle pada 2016 dan dipindahkan menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hingga berakhirnya periode pertama Jokowi.

Pada periode kedua, Jonan tidak lagi masuk kabinet. (*)

Artikel ini telah tayang di TribunKaltim.com