Jadwal Pencairan Gaji Pertama PPPK Paruh Waktu 2025, Segera Cek di Tanggal Berapa Gaji Bakal Cair!

TRIBUNGORONTALO.COM -- Menjelang akhir Oktober 2025, para peserta PPPK paruh waktu masih menantikan kabar terbaru terkait jadwal pelantikan dan penerbitan Surat Keputusan (SK) pengangkatan. 

Meskipun beberapa daerah sudah menyerahkan SK kepada para peserta, sebagian lainnya masih harus bersabar menunggu kejelasan proses administrasi dari instansi masing-masing. 

Antusiasme dan harapan pun terus mengiringi para calon PPPK paruh waktu yang siap mengabdi setelah penantian panjang.

Dilansir dari TribunPriangan.com, tak hanya SK yang menjadi hal yang ditunggu, gaji pertama pun menjadi hal yang tak kalah.

Dilansir dari TribunPriangan.com, Jika berbicara perihal gaji khusus untuk PPPK paruh waktu sudah dijelaskan dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025. Isinya menetapkan ketentuan gaji, jam kerja, dan sumber pendanaan.

PPPK paruh waktu memiliki jadwal kerja yang lebih singkat dan fleksibel yaitu 4 jam per hari atau 20 jam per minggu, dengan beban kerja yang relatif lebih ringan.

Lantas, kapan PPPK paruh waktu dapat gaji pertama setelah dilantik?

Jadwal PPPK Paruh Waktu Dapat Gaji Pertama

Nah Tribuners, terkait kapan gaji pertama PPPK paruh waktu cair, tentu harus kita ketahui terlebih dahulu tahapan awal sebelum PPPK paruh waktu dapat gaji.

Sebagai informasi, jika setelah menerima NI PPPK paruh waktu dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), pegawai akan menerima SK pengangkatan dari instansi terkait. 

SK ini menjadi dokumen resmi yang menetapkan posisi peserta dalam jabatan yang sudah dialokasikan.

Setelah itu, PPPK paruh waktu mengikuti prosesi pelantikan dan menandatangani perjanjian kerja yang berisi masa kontrak dan tanggung jawab yang harus dijalankan. 

Sebagai informasi, masa kontrak bagi PPPK paruh waktu berlangsung setidaknya 1 tahun sebagaimana diatur dalam peraturan ASN.

Setelah pelantikan, peserta perlu melaporkan diri ke instansi penempatan dan menerima beberapa dokumen penting lainnya seperti Surat Perintah Mengemban Tugas (SPMT) dan Tanggal Mulai Tugas (TMT).

Dengan diterbitkannya SPMT, maka PPPK paruh waktu pun sudah bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan unit kerja dan jabatan yang ditentukan. 

Secara umum, terbitnya SPMT menunjukkan tanggal pertama PPPK mulai bekerja sebagai pegawai di unit kerja bersangkutan.

Dalam hal ini, pelantikan dan penerbitan SPMT/TMT disesuaikan dengan kebijakan masing-masing instansi. 

Dengan begitu, gaji pertama PPPK Paruh Waktu akan cair menyesuaikan kebijakan instansi. 

Skema Gaji PPPK Paruh Waktu

Nah Tribuners, jika berbicara perihal gaji khusus untuk PPPK paruh waktu sudah dijelaskan dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025. 

Isinya menetapkan ketentuan gaji, jam kerja, dan sumber pendanaan.

PPPK paruh waktu memiliki jadwal kerja yang lebih singkat dan fleksibel yaitu 4 jam per hari atau 20 jam per minggu, dengan beban kerja yang relatif lebih ringan.

Berdasarkan Keputusan MenPANRB Nomor 16 Tahun 2025 tersebut, besaran gaji PPPK paruh waktu 2025 paling sedikit atau minimal setara dengan besaran gaji yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan besaran upah minimum yang berlaku di suatu wilayah.

Mengutip laman Satu Data Ketenagakerjaan Kemnaker RI, besaran UMP di berbagai provinsi di Indonesia tentu berbeda-beda.

Namun yang pastinya, UMP bukanlah jadi satu-satunya penentu besaran gaji PPPK paruh waktu 2025.

Berikut ini daftar UMP tiap daerah di Indonesia per 2025 yang dapat dijadikan acuan gaji.

1. Aceh 3,685,616.00
2. Sumatera Utara 2,992,559.00
3. Sumatera Barat 2,994,193.47
4. Riau 3,508,776.22
5. Jambi 3,234,535.00
6. Sumatera Selatan 3,681,571.00
7. Bengkulu 2,670,039.39
8. Lampung 2,893,070.00
9. Bangka Belitung 3,876,600.00
10. Kepulauan Riau 3,623,654.00
11. DKI Jakarta 5,396,761.00
12. Jawa Barat 2,191,232.18
13. Jawa Tengah 2,169,349.00
14. DI. Yogyakarta 2,264,080.95
15. Jawa Timur 2,305,985.00
16. Banten 2,905,119.90
17. Bali 2,996,561.00
18. Nusa Tenggara Barat 2,602,931.00
19. Nusa Tenggara Timur 2,328,969.69
20. Kalimantan Barat 2,878,286.00
21. Kalimantan Tengah 3,473,621.04
22. Kalimantan Selatan 3,496,195.00
23. Kalimantan Timur 3,579,313.77
24. Kalimantan Utara 3,580,160.00
25. Sulawesi Utara 3,775,425.00
26. Sulawesi Tengah 2,915,000.00
27. Sulawesi Selatan 3,657,527.37
28. Sulawesi Tenggara 3,073,551.70
29. Gorontalo 3,221,731.00
30. Sulawesi Barat 3,104,430.00
31. Maluku 3,141,700.00
32. Maluku Utara 3,408,000.00
33. Papua Barat 3,615,000.00
34. Papua Barat Daya 3,614,000.00
35. Papua 4,285,850.00
36. Papua Selatan 4,285,850.00
37. Papua Tengah 4,285,848.00
38. Papua Pegunungan 4,285,850.00. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunpriangan.com