Bahasa Portugis Masuk Sekolah, Presiden Brasil Langsung Tepuk Tangan!

TRIBUNGORONTALO.COM -- Keputusan ini diumumkan menyusul pertemuan bilateral antara Indonesia dan Brasil yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi diplomasi baru yang disebut Prabowo sebagai “new special relationship” antara Indonesia dan Brasil.

“Tadi juga Pak Presiden mengatakan bahwa beliau akan membentuk suatu hubungan yang beliau sebut new special relationship antara Indonesia dengan Brasil,” ujar Sugiono.

Sugiono menekankan bahwa komunikasi lintas negara menjadi elemen krusial dalam memperkuat kerja sama bilateral. 

Baca juga: Diksar Mahasiswa Berujung Maut, 4 Alumni dan 4 Mahasiswa Jadi Tersangka

Oleh karena itu, Prabowo meminta agar Bahasa Portugis dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan nasional.

“Oleh karena itu, tadi disampaikan bahwa akan ada pelajaran Bahasa Portugis, karena komunikasi merupakan sesuatu yang penting untuk meningkatkan kerja sama,” kata Sugiono.
 
Keputusan Prabowo disampaikan langsung dalam pidato kenegaraan yang turut dihadiri Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva.

Lula tampak memberikan tepuk tangan sebagai bentuk apresiasi atas langkah Indonesia menjadikan Bahasa Portugis sebagai bahasa prioritas.

“Dan karena pentingnya hubungan ini, saya sudah putuskan bahwa Bahasa Portugis menjadi bahasa prioritas di pendidikan kita karena kita ingin hubungan ini lebih baik,” ujar Prabowo.

Prabowo menyebut bahwa Bahasa Portugis kini memiliki status yang sama dengan bahasa asing lain yang telah lebih dulu diajarkan di sekolah-sekolah Indonesia.

“Selain Bahasa Inggris, Bahasa Arab, Bahasa Mandarin, Bahasa Jepang, Bahasa Korea, Prancis, Jerman, dan Rusia, Bahasa Portugis menjadi bahasa prioritas bagi kita, Portugis dan Spanyol,” imbuhnya.
 
Di tengah euforia diplomatik, sejumlah anggota DPR mengingatkan agar Bahasa Indonesia dan bahasa daerah tetap menjadi prioritas utama dalam kurikulum pendidikan.

Mereka menilai bahwa penguatan identitas nasional harus tetap menjadi fondasi utama dalam kebijakan bahasa.

(*)