Wacana Terobosan Pemerintah: Menkueu Purbaya Pertimbangkan Pemutihan Kredit Macet

TRIBUNGORONTALO.COM -- Kabar baik yang saat ini tengah berembus ke masyarkat berpengasilan rendah yang selama ini mengalami kesulitan mengakses rumah bersubsidi akibat catatan kredit macat.

Kali ini pemerintah tengah menggodok wacana berani penghapusan tagihan kredit macet di bawah Rp1 juta bagi calon debitur program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)

Melalui usulan Menteri Perumahan Maruarar Sirait, Kementerian Keuangan kini mempertimbangkan untuk menghapus tagihan kredit macet di bawah Rp 1 juta bagi calon debitur program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Langkah ini diharapkan dapat membuka kembali akses bagi ratusan ribu warga yang gagal mendapatkan rumah bersubsidi karena terblokir status “blacklist” kredit.

“Itu kan dari usulan dari Menteri Ara, katanya ada demand yang dari sekian ratusan ribu orang nggak bisa masuk karena mereka masih di-blacklist karena punya pinjaman yang belum dibayar atau dianggap kredit macet,” ungkap Purbaya saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Baca juga: Siap-Siap Bersaing, CPNS 2026 akan Segera Dibuka! Ini 5 Formasi Paling Diincar

Purbaya menjelaskan, usulan hapus tagih ini masih dikaji secara mendalam. Pemerintah akan mempertimbangkan apakah pelunasan kredit macet kecil tersebut bisa diambil alih oleh pihak pengembang perumahan FLPP.

“Katanya mau bayar (kredit macet yang dihapus) tuh si pengembangnya. Paling berapa miliar.

Tapi kan habis itu pengembangnya katanya dapat bisnis baru. Kata Pak Ara bahkan pengembangnya mau bayarin,” tutur Purbaya.

Meski demikian, Purbaya menegaskan dirinya tidak ingin tergesa-gesa mengambil keputusan sebelum memastikan kebenaran dari data yang disampaikan.

Ia menyebut akan melakukan investigasi lanjutan untuk menilai seberapa besar dampak kebijakan ini terhadap stabilitas keuangan dan sistem perbankan.

“Tapi ini tergantung dari temuan hari Senin, betul nggak seperti itu yang disebutkan.

Bahwa ada ratusan ribu orang siap untuk pinjam, tapi terkendala karena punya rekor kredit macet yang di bawah Rp 1 juta,” jelasnya.

Untuk memastikan validitas data dan menyiapkan skema teknis, Purbaya menjadwalkan dua pertemuan penting.

Pada Senin mendatang, ia akan menemui Ketua BP Tapera untuk meminta laporan resmi mengenai data debitur FLPP yang terkendala masalah kredit. 

Kemudian pada Kamis, ia akan bertemu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendiskusikan aspek regulasi dan pengawasan lembaga keuangan.

Baca juga: Kronologi Lengkap Kematian Brigadir Esco: Dari Cekcok, Sayatan, hingga Tali di Kebun