NasDem Pertanyakan Efektivitas Potong Gaji Pejabat, Rp 850 Miliar Dinilai Kecil

Ringkasan Berita:

• Politisi NasDem Irma Suryani Chaniago menilai penghematan Rp 850 miliar dari pemotongan gaji pejabat negara tergolong sangat kecil. 
• Angka tersebut hanya setara sekitar 0,02 persen dari total APBN Indonesia yang mencapai ribuan triliun rupiah. 
• Ia pun menyebut kebijakan itu tidak akan berdampak signifikan terhadap kondisi fiskal negara.

TRIBUNGORONTALO.COM - Anggota Komisi IX DPR RI dari Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago, menilai rencana pemotongan gaji pejabat negara tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurutnya, besaran efisiensi yang dihasilkan dari kebijakan tersebut tergolong sangat kecil jika dibandingkan dengan total anggaran negara.

Irma menjelaskan, meskipun gagasan pemotongan gaji menteri dan anggota DPR terkesan menarik secara politik, terutama di tengah situasi ekonomi global yang menekan, namun secara perhitungan fiskal kebijakan tersebut dinilai kurang efektif.

Baca juga: 4 Anggota TNI jadi Terduga Penyiraman Air Keras ke Aktivis KontraS, Terancam 7 Tahun Penjara

"Secara politik, gagasan ini terdengar menarik. Di saat rakyat diminta berhemat dan pemerintah memperketat belanja, publik tentu ingin melihat elite negara ikut merasakan pengorbanan yang sama," ujar Irma, Selasa (17/3/2026).

Namun demikian, ia menegaskan bahwa hasil penghematan dari kebijakan tersebut sangat terbatas.

Berdasarkan perhitungannya, bahkan jika pemotongan dilakukan secara maksimal, total efisiensi yang diperoleh hanya berkisar ratusan miliar rupiah.

"Namun, apakah pemotongan gaji pejabat benar-benar efektif menyelamatkan APBN? Karena setelah dihitung ternyata efisiensinya hanya 0,02 persen dari total APBN," lanjutnya.

Irma memaparkan, jika seluruh gaji dan tunjangan anggota DPR yang mencapai sekitar Rp 1,6 triliun per tahun dipotong hingga 50 persen, maka penghematan yang dihasilkan sekitar Rp 800 miliar.

Sementara itu, pemotongan gaji menteri dan wakil menteri hanya menyumbang tambahan efisiensi sekitar Rp 50 miliar.

Dengan demikian, total penghematan maksimal dari kebijakan tersebut diperkirakan hanya mencapai sekitar Rp 850 miliar per tahun.

Baca juga: Krisis Energi Global Makin Nyata, Sri Lanka Ubah Sistem Kerja Jadi 4 Hari Sepekan

Menurut Irma, angka tersebut memang terlihat besar secara nominal.

Namun jika dibandingkan dengan total APBN Indonesia yang mencapai sekitar Rp 3.842 triliun, nilainya hanya setara sekitar 0,02 persen.

"Penghematan Rp 850 miliar hanya setara dengan sekitar 0,02 persen dari total APBN. Dengan kata lain, bahkan pemotongan setengah gaji elite politik sekalipun hampir tidak akan mengubah kondisi fiskal negara," jelasnya.

Ia pun menilai kebijakan tersebut tidak akan berdampak signifikan terhadap upaya menekan defisit anggaran, terlebih dalam menghadapi tekanan ekonomi global yang masih berlangsung.

Sebagai alternatif, Irma menyarankan agar pemerintah lebih fokus melakukan efisiensi pada proyek-proyek besar yang tidak bersifat mendesak.

Menurutnya, langkah tersebut berpotensi memberikan dampak penghematan yang jauh lebih besar bagi keuangan negara.(*)