Utang Tagihan Rp1 Juta Dihapus? Begini Penjelasan Menkeu Purbaya soal Wacana Pemutihan Kredit Macet

TRIBUNGORONTALO.COM -- Ingin beli rumah tapi masih ada tagihan di tempat lain?

Tenang, saat ini pemerinth tengah mengkaji wacana pemutihan kredit yang macet Rp1 juta.

Tujuan ini untuk meringankan beban masyarakat yang berpenghasilan rendah dan tidak memiliki rumah.

Ide ini mencuat setelah banyak warga gagal mengakses program rumah bersubsidi karena terhalang status kredit macet kecil yang belum lunas. 

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pun buka suara dan menjelaskan bagaimana rencana ini sedang dipertimbangkan dengan hati-hati.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa ide ini pertama kali muncul dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait.

Baca juga: Bansos Beras 10 Kg Cair Lagi Bulan Oktober 2025, Cek Nama Penerima di Sini! Berikut Caranya

Menurut Ara, banyak masyarakat kecil gagal mengakses pembiayaan rumah bersubsidi karena terhalang status “blacklist” akibat tunggakan kecil di bawah Rp 1 juta yang belum dilunasi.

“Itu kan dari usulan dari Menteri Ara, katanya ada demand yang dari sekian ratusan ribu orang nggak bisa masuk karena mereka masih di-blacklist karena punya pinjaman yang belum dibayar atau dianggap kredit macet,” ungkap Purbaya saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Purbaya menjelaskan, usulan hapus tagih ini masih dikaji secara mendalam. Pemerintah akan mempertimbangkan apakah pelunasan kredit macet kecil tersebut bisa diambil alih oleh pihak pengembang perumahan FLPP.

“Katanya mau bayar (kredit macet yang dihapus) tuh si pengembangnya. Paling berapa miliar.

Tapi kan habis itu pengembangnya katanya dapat bisnis baru. Kata Pak Ara bahkan pengembangnya mau bayarin,” tutur Purbaya.

Meski demikian, Purbaya menegaskan dirinya tidak ingin tergesa-gesa mengambil keputusan sebelum memastikan kebenaran dari data yang disampaikan.

Ia menyebut akan melakukan investigasi lanjutan untuk menilai seberapa besar dampak kebijakan ini terhadap stabilitas keuangan dan sistem perbankan.

“Tapi ini tergantung dari temuan hari Senin, betul nggak seperti itu yang disebutkan.

Baca juga: Bantuan PIP Cair Lagi di Oktober 2025, Siswa SD hingga SMA/SMK Siap Dapat Dana Pendidikan

Bahwa ada ratusan ribu orang siap untuk pinjam, tapi terkendala karena punya rekor kredit macet yang di bawah Rp 1 juta,” jelasnya.

Untuk memastikan validitas data dan menyiapkan skema teknis, Purbaya menjadwalkan dua pertemuan penting.

Pada Senin mendatang, ia akan menemui Ketua BP Tapera untuk meminta laporan resmi mengenai data debitur FLPP yang terkendala masalah kredit. 

Kemudian pada Kamis, ia akan bertemu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendiskusikan aspek regulasi dan pengawasan lembaga keuangan.

Jika hasil kajian menunjukkan kelayakan, maka kebijakan ini berpotensi menjadi angin segar bagi masyarakat kecil yang ingin memiliki rumah layak huni, sekaligus langkah strategis untuk mendorong penyaluran kredit perumahan rakyat.

“Sepertinya semua kredit yang di bawah Rp 1 juta,” kata Purbaya menegaskan kemungkinan cakupan kebijakan tersebut.

Baca juga: Harga Emas Hari Ini Makin Menyala! Antam Tembus Rp2,7 Juta UBS dan Galeri24 Ikut Panas, Cek Harganya

Wacana ini, bila terwujud, bisa menjadi terobosan besar dalam mempercepat pemerataan kepemilikan rumah di Indonesia sebuah kebijakan yang menyentuh langsung jantung persoalan rakyat kecil: impian sederhana untuk punya rumah sendiri tanpa terbebani oleh catatan kredit kecil yang menghantui. 

Artikel ini telah tayang di Tribuntrends.com