Daerah yang Tolak Pemotongan TKD Disentil Tito, Diminta tak Langsung Ngambek!

TRIBUNGORONTALO.COM — Menteri Dalam Negeri Jenderal (Purn) Tito Karnavian menyampaikan teguran terbuka kepada para gubernur yang menyuarakan penolakan terhadap kebijakan pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD).

Dalam forum yang digelar di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Kamis (9/10/2025), Tito meminta para kepala daerah untuk tidak langsung bersikap pesimistis dan defensif saat menghadapi penyesuaian anggaran.

“Jangan kemudian menjadi pesimis, dan langsung resisten ketika melihat dampak. Lihat juga faktanya, banyak terjadi pemborosan. Lihat juga faktanya, banyak juga yang terjadi tidak efisien, dan kemudian akhirnya jadi masalah hukum,” ujar Tito.

Tito menyoroti bahwa pemborosan anggaran di daerah telah berulang kali berujung pada kasus hukum, termasuk operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia mengingatkan agar para gubernur lebih fokus pada efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

“Kena OTT, masuk penjara, dan lain-lain. Efektifkan, efisienkan dulu. Tepat sasaran, efisienkan. Kalau ada masalah, nanti kita terbuka. Kita bicarakan. Termasuk, sudah ketemu (Menkeu) Pak Purbaya,” lanjutnya.

Respons Pemerintah terhadap Protes Gubernur

Tito juga menyampaikan bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah meminta para gubernur untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap anggaran yang tersedia sebelum menyampaikan keluhan.

Menurutnya, pemerintah akan membuka ruang solusi bagi daerah yang benar-benar mengalami kesulitan.

“Pak Purbaya menyampaikan, exercise dulu. Silakan, nanti kita lihat daerah yang betul-betul kesulitan. Kira-kira begitu,” imbuh Tito.

Sebelumnya, sejumlah gubernur dari berbagai provinsi mendatangi kantor Menteri Keuangan di Jakarta pada Selasa (7/10/2025).

Pertemuan tersebut difasilitasi oleh Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan pemangkasan TKD.

TKD 2026: Bertambah, Tapi Masih Lebih Rendah dari Tahun Sebelumnya

Pemerintah telah menambah alokasi TKD dalam APBN 2026 sebesar Rp 43 triliun, dari Rp 649,99 triliun menjadi Rp 693 triliun. 

Namun, angka tersebut tetap lebih rendah dibandingkan alokasi TKD dalam APBN 2025 yang mencapai Rp 919,87 triliun.

Para kepala daerah menilai penurunan ini akan berdampak besar terhadap pembiayaan pegawai dan pembangunan infrastruktur.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf termasuk di antara kepala daerah yang hadir dalam audiensi tersebut.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menjadi salah satu juru bicara yang menyampaikan keberatan kolektif dari para gubernur.

“Semuanya tidak setuju karena kemudian kan ada beban PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang cukup besar, ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar,” terang Sherly, dikutip dari Kompas.com, Rabu (8/10/2025).

Sherly juga mengungkap bahwa pemotongan anggaran mencapai 20–30 persen di banyak daerah, bahkan di Jawa Tengah hampir menyentuh angka 60–70 persen.

Ia menilai kebijakan ini menyulitkan daerah dalam menyeimbangkan belanja pegawai dan pembangunan.

“Kalau transfernya dikurangi, mau tak mau daerah akan memotong program lain. Padahal masyarakat menunggu janji-janji pembangunan yang sudah kami tetapkan,” kata dia.

(*)