Sosok dan Harta Kekayaan Anggito Abimayu, Ketua DK LPS Baru

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah lembaga independen, transparan, dan akuntabel yang berfungsi menjamin simpanan nasabah di bank-bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) baik konvensional maupun syariah di Indonesia. LPS dibentuk oleh pemerintah melalui undang-undang untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Baca juga: Detail Tunjangan PPPK Paruh Waktu 2025, Termasuk Transportasi dan Fasilitas Kerja

Fungsi LPS

• Menjamin simpanan nasabah penyimpan agar dana yang disimpan di bank terlindungi dari risiko kehilangan bila terjadi kegagalan bank.
• Menjamin polis asuransi dalam konteks penjaminan perusahaan asuransi tertentu.
• Turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.
• Melakukan resolusi bank, yaitu penanganan dan penyelesaian masalah bank yang mengalami krisis keuangan agar tidak menimbulkan dampak sistemik.
• Menyelesaikan permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tugas LPS

• Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan dan penjaminan polis.
• Melaksanakan program-program penjaminan simpanan dan polis.
• Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan untuk memelihara stabilitas sistem keuangan.
• Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan tindakan resolusi bank dan likuidasi perusahaan asuransi yang berizin dicabut oleh OJK.
• Mengelola premi dan iuran penjaminan, serta mengelola kekayaan dan kewajiban LPS.
• Melakukan pemeriksaan dan pengumpulan data keuangan bank dan perusahaan asuransi.
• Melakukan penyuluhan kepada bank, perusahaan asuransi, serta masyarakat tentang penjaminan simpanan dan polis.
• Menunjuk pihak-pihak yang membantu dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Wewenang LPS

• Menetapkan dan memungut premi penjaminan dan iuran pada peserta.
• Mendapatkan data simpanan nasabah dan laporan keuangan bank serta perusahaan asuransi.
• Melakukan pengelolaan aset dan kewajiban, termasuk hapus buku dan hapus tagih.
• Menetapkan syarat dan tata cara pembayaran klaim penjaminan.
• Memberikan sanksi administratif kepada bank atau perusahaan asuransi yang melanggar ketentuan.

LPS berperan sebagai jaring pengaman sistem perbankan nasional, menjaga kepercayaan masyarakat dan mencegah risiko sistemik yang dapat mengguncang perekonomian negara.

Artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com