Cair Akhir 2025! 8 Program Ekonomi Prabowo Siapkan Bantuan untuk Pekerja, Mahasiswa, hingga UMKM

TRIBUNGORONTALO.COM -- Kabar baik datang dari pemerintah pusat. Presiden RI Prabowo Subianto resmi menyetujui delapan program dalam Paket Stimulus Ekonomi 2025 dengan total anggaran mencapai Rp16,23 triliun.

Delapan program ini dirancang untuk memberikan bantuan langsung kepada berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pekerja informal, mahasiswa lulusan baru, hingga pelaku UMKM dan sektor industri yang terdampak ketidakpastian ekonomi global.

Program-program tersebut juga telah disetujui oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto seusai rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (15/9/2025).

Rapat terbatas ini dipimpin langsung oleh Prabowo dan berfokus pada kelanjutan paket kebijakan fiskal dan insentif bagi sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM), pariwisata, industri padat karya, serta perluasan jaminan perlindungan bagi pekerja.

1. Magang bagi Lulusan Perguruan Tinggi 

Pemerintah akan menyediakan program magang bagi lulusan perguruan tinggi baru atau fresh graduate dengan masa kelulusan maksimal satu tahun.

Program ini akan menargetkan 20 ribu peserta dari jenjang S1, D3, atau setara, yang akan ditempatkan di sektor industri melalui mekanisme link and match. 

Selama enam bulan masa magang, para peserta akan menerima uang saku setara upah minimum provinsi (UMP) atau sekitar Rp3,3 juta per bulan.

Baca juga: Ekonomi Kota Gorontalo Tumbuh 6,16 Persen, Lampaui Target RPJMD

Program stimulus ekonomi ini dapat ditarget mulai Kuartal IV 2025 selama 6 bulan. Itu artinya, program akan berlanjut hingga Kuartal I 2026.

Anggaran yang disiapkan pemerintah untuk stimulus ekonomi berupa program magang ini mencapai Rp198 miliar.

2. Perluasan Insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP)

Insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang ditanggung pemerintah (DTP) akan diperluas kepada pekerja sektor pariwisata, meliputi hotel, restoran, dan karaoke (horeka).

Sebelumnya, skema ini hanya diterapkan pada pekerja di sektor padat karya.

Nantinya, target penerima insentif DTP ini sebanyak 552 ribu pekerja, yang akan mendapat 100 persen PPh untuk sisa tahun pajak 2025 atau tiga bulan.

Pemerintah bersiap menggelontorkan dana anggaran untuk sebesar Rp120 miliar untuk insentif ini.

3. Beras 10 Kilogram untuk Periode Oktober-November 2025

Pemerintah akan melanjutkan program bantuan pangan berupa penyaluran beras 10 kilogram untuk bulan Oktober–November 2025 kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Nantinya, program ini akan dievaluasi pada Desember 2025.

Anggaran yang disediakan untuk bantuan pangan ini mencakup Rp7 triliun.

4. Subsidi Iuran JKK dan JKM untuk Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU)

Pemerintah meluncurkan program subsidi iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja Bukan Penerima Upah (BPU).

Penerima subsidi ini sebelumnya mencakup pengemudi transportasi online, ojek pangkalan, sopir, kurir, hingga tenaga logistik. 

Target program ini adalah 731.361 pekerja informal sebagai penerima manfaat.

Nantinya, pemerintah menanggung diskon iuran sebesar 50 persen selama enam bulan.

Sehingga, total anggaran yang disiapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp36 miliar.

Melalui JKK, peserta akan memperoleh perlindungan berupa santunan kecelakaan kerja hingga 56 kali upah, santunan kematian 48 kali upah, serta beasiswa pendidikan sebesar Rp174 juta untuk dua orang anak.

Sementara itu, melalui JKM, ahli waris pekerja berhak menerima santunan sebesar Rp42 juta.

Program subsidi iuran JKM dan JKK ini diadakan karena jutaan pekerja informal memiliki risiko tinggi di lapangan, tetapi seringkali tidak terlindungi program jaminan sosial. 

5. Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan

Pemerintah menurunkan suku bunga kredit perumahan dalam Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) BPJS Ketenagakerjaan pada 2025.

Baca juga: Peneliti Ungkap Bermain Ponsel Tingkatkan Risiko Wasir Sebesar 50 Persen

Program kredit perumahan BPJS Ketenagakerjaan kini memiliki suku bunga yang lebih rendah, dari BI rate plus 5 persen menjadi BI rate plus 3 persen untuk pembiayaan perumahan pekerja, yang dapat digunakan untuk cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) atau uang muka.

Sementara itu, pengembang perumahan yang memanfaatkan kredit konstruksi akan mendapat suku bunga BI rate plus 4 persen, turun dari yang sebelumnya, yakni BI rate plus 6 persen. 

Pekerja dan pengembang juga akan menerima relaksasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan anggaran Rp150 miliar ditanggung BPJS Ketenagakerjaan. 

Kebijakan ini menargetkan pembangunan 1.050 unit rumah, dengan rencana peningkatan jumlah pada tahun berikutnya untuk mendukung target 3 juta rumah sesuai program Presiden RI Prabowo Subianto.

6. Program Padat Karya Tunai (cash for work)

Pemerintah menyiapkan program Padat Karya Tunai (cash for work) yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum RI (KemenPU) dan Kementerian Perhubungan RI (Kemenhub) untuk September hingga Desember 2025. 

Tujuan dari program ini adalah memberikan pekerjaan kepada masyarakat dengan sistem upah harian.

Program Padat Karya Tunai (cash for work) nantinya menargetkan 609.465 penerima manfaat. 

Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp3,5 triliun untuk program KemenPU dan Rp1,8 triliun untuk program Kemenhub.

7. Percepatan Deregulasi PP Nomor 28 Tahun 2025 (Integrasi Sistem K/L dan RD TR Digital ke OSS) 

Soal regulasi, pemerintah menyiapkan program percepatan deregulasi PP Nomor 28 Tahun 2025, yakni melalui integrasi sistem kementerian/lembaga (K/L) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke Online Single Submission (OSS).

Program ini nanti akan dilaksanakan dengan dukungan data dari Badan Informasi Geospasial.

Kebutuhan dana total untuk Percepatan Deregulasi PP Nomor 28 Tahun 2025 ini adalah Rp175 miliar untuk tahun 2025 dan Rp1,05 triliun  untuk tahun 2026.

8. Program Perkotaan (Pilot Project DKI Jakarta):

Pemerintah akan memulai pilot project pengembangan ekosistem Gig Economy dengan menyediakan ruang kerja bersama (co-working space) di Jakarta, yang akan diperluas ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam.

Baca juga: Sidang Perdana Kasus Korupsi Kades Buntulia Pohuwato Digelar 17 September 2025 di PN Gorontalo

Tujuannya adalah peningkatan kualitas pemukiman dan penyediaan tempat untuk Gig Economy.

Nantinya, anggaran untuk program Pilot Project ini mencakup Rp2,7 triliun dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ditambah dukungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI (Kemenparekraf)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com