Gubernur Gusnar Ismail Dorong OPD Jadi Juru Bicara Investasi di Gorontalo

Defisit ini muncul karena pendapatan daerah belum sepenuhnya bisa diandalkan.

Dana Alokasi Khusus (DAK) diperkirakan mencapai Rp200 miliar, namun komponen lain seperti Dana Transfer Umum dan Dana Bagi Hasil (DBH) masih belum pasti. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga belum bisa dimaksimalkan karena daya beli masyarakat Gorontalo yang masih terbatas.

“Ketika sumber daya alam kita mulai operasional, yang diproyeksikan tahun 2026 bulan Februari, tapi sampai saat ini prediksinya belum bisa kita tetapkan,” jelas Gusnar.

Gusnar menekankan bahwa strategi pembangunan tidak bisa hanya bertumpu pada PAD.

Ia mendorong agar investasi menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain itu, efisiensi anggaran juga menjadi fokus utama, terutama pada belanja pegawai yang masih menyedot porsi besar dari APBD.

Pada tahun 2025, belanja pegawai tercatat mencapai 45 persen dari total anggaran, jauh di atas rekomendasi Kementerian Dalam Negeri yang hanya 30 persen.

Untuk itu, pemerintah provinsi telah membentuk kelompok kerja (Pokja) khusus guna mengkaji ulang struktur belanja pegawai.

Dengan pendekatan yang lebih realistis, Gusnar memastikan bahwa APBD Gorontalo 2026 akan tetap diarahkan untuk mendukung pembangunan, menjaga keseimbangan fiskal, dan tidak membebani masyarakat.

(*)