Gubernur Gusnar Ismail Dorong OPD Jadi Juru Bicara Investasi di Gorontalo

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo – Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mendorong seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk berperan aktif sebagai juru bicara investasi daerah.

Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat perekonomian Gorontalo di tengah potensi penurunan anggaran tahun 2026.

Dorongan tersebut disampaikan Gusnar saat memimpin rapat pimpinan (rapim) evaluasi penyerapan APBD OPD hingga Agustus 2025, yang digelar di Villa Kencana, Desa Bolihutuo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Rabu (10/9/2025) malam.

Menurut Gusnar, setiap OPD memiliki potensi sektor masing-masing yang dapat ditawarkan kepada investor, baik di bidang pertanian, peternakan, kelautan, perikanan, maupun pariwisata.

Karena itu, ia meminta agar promosi investasi tidak hanya dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal, tetapi menjadi tanggung jawab bersama.

“Setiap pimpinan OPD harus bisa menjadi juru bicara investasi. Potensi kita sangat banyak, tinggal bagaimana kita meyakinkan pihak luar agar mau menanamkan modal di Gorontalo,” tegasnya.

Selain mendorong peran OPD, Gusnar juga menekankan dua strategi lain untuk menghadapi keterbatasan fiskal: melobi kementerian agar Gorontalo bisa menjadi tuan rumah kegiatan berskala nasional, serta memperkuat digitalisasi pemerintahan melalui aplikasi pemantauan program OPD secara real-time.

Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Saidah, menambahkan bahwa hasil evaluasi Inspektorat menunjukkan masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan OPD.

Namun ia optimistis, dengan kolaborasi dan inovasi, target pembangunan tetap dapat tercapai.

“Digitalisasi jangan hanya berhenti di aplikasi, tapi harus nyata di lapangan. Dengan begitu, kita bisa bekerja lebih cepat, transparan, dan efisien,” ujar Idah.

Meski menghadapi efisiensi anggaran, Gusnar memastikan program yang menyentuh langsung masyarakat tetap berjalan, terutama penyediaan pangan murah bersubsidi.

Dengan strategi lobi, investasi, dan digitalisasi, Pemprov Gorontalo berharap mampu menjaga roda pembangunan tetap bergerak meski ruang fiskal semakin terbatas.

APBD Provinsi Gorontalo 2026

Pemerintah Provinsi Gorontalo memproyeksikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 sebesar Rp1,54 triliun.

Namun, di balik angka besar itu, terselip kekurangan anggaran sekitar Rp206,32 juta. Gubernur Gusnar Ismail menyebut kondisi ini sebagai defisit yang masih dalam batas wajar dan bisa ditangani.

“Belanja direncanakan pada angka Rp1,54 triliun lebih, lebihnya itu adalah berbentuk defisit kurang lebih Rp206,32 juta,” ujar Gusnar dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-43, Senin (8/9/2025).

Defisit ini muncul karena pendapatan daerah belum sepenuhnya bisa diandalkan.

Dana Alokasi Khusus (DAK) diperkirakan mencapai Rp200 miliar, namun komponen lain seperti Dana Transfer Umum dan Dana Bagi Hasil (DBH) masih belum pasti. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga belum bisa dimaksimalkan karena daya beli masyarakat Gorontalo yang masih terbatas.

“Ketika sumber daya alam kita mulai operasional, yang diproyeksikan tahun 2026 bulan Februari, tapi sampai saat ini prediksinya belum bisa kita tetapkan,” jelas Gusnar.

Gusnar menekankan bahwa strategi pembangunan tidak bisa hanya bertumpu pada PAD.

Ia mendorong agar investasi menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain itu, efisiensi anggaran juga menjadi fokus utama, terutama pada belanja pegawai yang masih menyedot porsi besar dari APBD.

Pada tahun 2025, belanja pegawai tercatat mencapai 45 persen dari total anggaran, jauh di atas rekomendasi Kementerian Dalam Negeri yang hanya 30 persen.

Untuk itu, pemerintah provinsi telah membentuk kelompok kerja (Pokja) khusus guna mengkaji ulang struktur belanja pegawai.

Dengan pendekatan yang lebih realistis, Gusnar memastikan bahwa APBD Gorontalo 2026 akan tetap diarahkan untuk mendukung pembangunan, menjaga keseimbangan fiskal, dan tidak membebani masyarakat.

(*)