Eks Ketua Mahkamah Agung Nepal Sushila Karki Siap Pimpin Pemerintahan Sementara

TRIBUNGORONTAO.COM – Mantan Ketua Mahkamah Agung Nepal, Sushila Karki, menyatakan kesiapannya untuk memimpin pemerintahan sementara.

Pernyataan ini muncul setelah pertemuan di lokasi protes menunjukkan dukungan positif terhadap pembentukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya, sebagaimana diinginkan oleh perwakilan Generasi Z.

Dalam wawancara dengan kanal televisi India, News 18, Karki mengonfirmasi bahwa ia menerima tawaran tersebut.

“Mereka meminta saya memimpin pemerintahan jangka pendek untuk keperluan pemilu. Saya sudah menerimanya,” kata Karki.

Fokus pada Korban Protes dan Pemilu

Karki menegaskan, prioritas utamanya jika memimpin pemerintahan sementara adalah memberikan bantuan kepada keluarga korban yang tewas dalam demonstrasi Gen Z.

“Salah satu tuntutan utama mereka—yakni pengunduran diri perdana menteri—sudah terpenuhi. Banyak isu lain bisa kita selesaikan setelah pemerintahan terbentuk,” ujarnya.

Ia menambahkan, belum ada pembahasan final dengan para perwakilan demonstran.

“Mereka mengusulkan kemarin, dan saya menerimanya. Yang terpenting sekarang adalah kedamaian. Saya tidak akan mengklaim mampu membawa reformasi ekonomi besar. Tugas saya adalah menyelenggarakan pemilu tepat waktu dan menyerahkan kekuasaan kepada kepemimpinan baru. Dalam situasi sekarang, kita bisa mulai membangun kembali yang rusak. Namun, pemilu yang adil harus dipastikan. Prioritas kita mencegah siapa pun berkuasa lewat pengaruh uang,” tegasnya.

Harapan Lahirnya Pemimpin Muda

Karki juga menyinggung kemungkinan lahirnya pemimpin baru dari kalangan muda melalui pemilu mendatang.

“Pemilu baru bisa menghadirkan pemimpin muda, karena gerakan ini memang menuntut representasi anak muda. Kita tidak bisa melarang siapa pun maju. Ada yang lewat partai, ada juga independen. Itu pilihan mereka. Tak masalah jika ada partai baru terbentuk atau partai lama berbenah untuk ikut bertarung,” katanya.

Ia memperkirakan penyelenggaraan pemilu bisa memakan waktu enam bulan hingga satu tahun.

“Pemilu butuh waktu, mungkin enam bulan sampai setahun. Tapi kami akan melaksanakannya secepat mungkin dan segera menyerahkan kekuasaan. Saya bukan politisi karier; saya seorang hakim. Saya tidak punya ambisi politik jangka panjang,” tutupnya. 

Kementerian Kesehatan dan Kependudukan Nepal melaporkan bahwa hingga saat ini sebanyak 30 orang meninggal dunia.

Tak cuma itu, lebih dari 1.000 orang mengalami luka-luka akibat aksi protes besar-besaran yang melibatkan Generasi Z di berbagai wilayah negeri itu.

Sekretaris Kementerian, Dr Bikas Devkota, menyampaikan bahwa pihaknya mencatat total 30 kematian dan 1.061 kasus perawatan yang tersebar di 29 rumah sakit di seluruh negeri.

Data tersebut diperoleh setelah kementerian menghubungi berbagai rumah sakit yang menangani korban protes.

“Jumlah korban ini merupakan akumulasi dari insiden yang terjadi selama aksi protes Gen Z berlangsung. Berdasarkan data, tercatat enam korban meninggal di Civil Service Hospital, delapan di National Trauma Centre, tiga di Everest Hospital, dua di Kathmandu Medical College Sinamangal, satu di Tribhuvan University Teaching Hospital, tiga di Frontline Hospital, dua di BP Koirala Institute of Health Sciences Dharan, serta lima di Bheri Hospital,” ujar Dr. Devkota.

Selain korban meninggal, sebanyak 274 orang yang terluka masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

Sementara itu, 56 orang dirujuk dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain untuk penanganan lebih lanjut, dan 719 orang lainnya telah diperbolehkan pulang setelah mendapatkan perawatan.

Hingga saat ini, distribusi pasien luka-luka di sejumlah fasilitas kesehatan adalah sebagai berikut: 48 orang dirawat di Civil Service Hospital, 58 di Trauma Centre, 20 di Bir Hospital, 25 di Tribhuvan University Teaching Hospital, 24 di Kathmandu Medical College, dan 26 orang di Birendra Military Hospital.

Lonjakan jumlah korban ini menegaskan betapa kerasnya bentrokan dalam gelombang protes Gen Z di Nepal, yang terus menyita perhatian publik dan memicu kekhawatiran atas eskalasi krisis sosial di negara tersebut.

Awal Mula Kerusuhan Nepal

Kerusuhan bermula dari kebijakan pemerintah yang melarang akses ke 26 platform media sosial, termasuk Facebook, Instagram, dan X.

Larangan tersebut memicu kemarahan publik, terutama dari kalangan muda yang aktif di ruang digital.

Meski aturan itu sempat dicabut, demonstrasi terus membesar dan berubah menjadi gerakan nasional menentang korupsi, nepotisme, dan otoritarianisme.

Perdana Menteri K.P. Sharma Oli resmi mengundurkan diri pada Selasa (9/9/2025), menyusul bentrokan berdarah yang menewaskan sedikitnya 19 orang dan melukai ratusan lainnya.

Tentara bersenjata kini mengambil alih pengamanan di ibu kota Kathmandu dan sejumlah kota besar lainnya.

(*)