Demo Mahasiswa, Papua, dan Kasus Munir Digelar Serentak 8 September 2025, Polisi Turunkan Pasukan

Demo Papua 

Aksi kedua berasal dari Aliansi Rakyat Papua untuk Kebenaran dan Keadilan Tabi Saireri Nusantara bersama sejumlah elemen massa di wilayah Gambir. 

Massa akan berkumpul di sekitar Pospol Merdeka Barat.  
Kritis Ruslan mengatakan, kepolisian akan menurunkan personel di kawasan tersebut untuk menjaga ketertiban dan memastikan arus kendaraan di Jalan Medan Merdeka Barat tetap terkendali. 

Demo Kasus Munir 

Aksi ketiga digelar oleh Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). 

Munir atau Munir Said Thalib merupakan pendiri KontrS dan dikenal sebagai salah satu advokat HAM paling vokal diIndonesia.

Ia juga dikenal karena mengusut pelanggaran HAM terutama yang melibatkan militer dan aparat negara.

Munir meninggal setelah diracun dengan arsenik saat berada di pesawat Garuda Indonesia saat menuju ke Amsterdam pada 7 September 2004 silam.

Salah satu orang yang dijadikan tersangka saat itu adalah pilot dari pesawat yang ditumpanginya yakni Pollycarpus Budihari Priyanto.

Budi awalnya dihukum 20 tahun penjara lalu dikurangi menjadi 14 tahun lalu akhirnya bebas pada tahun 2018.

Baca juga: Ramalan Zodiak Aries, Taurus, Gemini Hari Ini 8 September 2025: Cinta, Karier, Keuangan

Namun, Budi bukanlah dalang utama dari pembunuhan Munir.

Dalang utama pembunuhan ini belum menyentuh titik terang, Suciwati, Istri Munir pun terus mendesak agar kasus ini diakui sebagai pelanggaran HAM berat karena dugaan pelakunya terstruktur dan melibatkan aparat negara.

Masyarakat pun terus mempertanyakan kasus pemubunuhan Munir yang hingga saat ini belum terkuat.

Banyak pihak berharap kasus ini terbentuk preseden penegakan HAM

Kegiatan tersebut akan berlangsung di depan kantor Komnas HAM RI, Menteng, Jakarta Pusat. 

Aksi ini digelar bertepatan dengan momentum peringatan 21 tahun meninggalnya aktivis HAM, Munir Said Thalib. 

Massa rencananya akan menuntut negara mengusut tuntas kasus pelanggaran HAM berat dan memastikan akuntabilitas hukum. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com