Rakyat dan Mahasiswa Kembali ke Jalan, Demo Akbar 5 September 2025 Tuntut Transparansi DPR

TRIBUNGORONTALO.COM -- Aksi demonstrasi bertajuk #SelamatkanIndonesia kembali digelar pada Jumat (5/9/2025) di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat.

Gerakan ini dipimpin oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bersama masyarakat sipil, buruh, dan sejumlah organisasi. 

Aksi tersebut menjadi puncak dari rangkaian protes rakyat yang sebelumnya berlangsung sejak akhir Agustus.

Dalam aksinya, massa menegaskan 17 tuntutan mendesak dan 8 agenda reformasi, mulai dari isu transparansi anggaran DPR, penghentian kekerasan aparat, perlindungan buruh, hingga reformasi TNI-Polri.

BEM SI menekankan bahwa gerakan ini lahir dari keresahan publik, bukan sekadar unjuk rasa. 

“Menyelamatkan Indonesia bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama seluruh rakyat,” bunyi pernyataan mereka.

Baca juga: PPPK Dijamin Setara PNS, Ini Rincian Gaji dan Tunjangan Berdasarkan Aturan Terbaru Pemerintah

Untuk mengantisipasi jalannya aksi, ratusan personel gabungan TNI-Polri dikerahkan. 

Rekayasa lalu lintas di sekitar Senayan juga mulai diberlakukan, dan masyarakat diimbau menggunakan transportasi publik untuk menghindari kemacetan.

Dilansir dari Tribunnews.com, Aksi demonstrasi bertajuk #SelamatkanIndonesia adalah gerakan damai yang digagas oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah dan parlemen yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

Baca juga: Ratusan Warga Antre Kue Walima di Masjid Agung Baiturrahim Gorontalo Saat Maulid Nabi

Aksi bertujuan untuk menyuarakan 17 tuntutan mendesak dan 8 agenda reformasi yang mencakup isu HAM, transparansi anggaran DPR, reformasi TNI-Polri, hingga perlindungan buruh dan tenaga kerja. 

Menolak praktik korupsi, politisasi hukum, pemelintiran sejarah, serta militerisasi kampus.

Aksi demonstrasi lanjutan pasca-demonstrasi 25–31 kembali digelar Jumat, 5 September 2025. Unjuk rasa di Jakarta ini telah dikonfirmasi oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).

Nantinya aksi demo ini mengerucut pada daftar 17 tuntutan mendesak dan 8 agenda reformasi yang disuarakan publik.

Baca juga: Bansos PKH dan BPNT Tahap 3 September 2025 Cair, Ini Cara Cek Nama dan Jadwal Pastinya

Demo mahasiswa akan digelar di depan Gedung DPR/MPR RI bertajuk #SelamatkanIndonesia.

Melalui unggahan tersebut, BEM SI menegaskan bahwa pergerakan ini lahir dari keresahan rakyat yang sesungguhnya, bukan sekadar hasrat turun ke jalan.

17 Tuntutan Mendesak 

Tuntutan yang ditargetkan dapat dipenuhi hingga 5 September 2025 ini terbagi sesuai lembaga negara:

Untuk Presiden Prabowo

• Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran
• Bentuk tim investigasi independen terkait kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan lain dalam aksi 28–30 Agustus.

Untuk DPR

• Bekukan kenaikan gaji/tunjangan DPR dan batalkan fasilitas baru.
• Publikasikan transparansi anggaran DPR secara proaktif.
• Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota DPR yang bermasalah (termasuk melalui KPK).

Untuk Ketua Umum Partai Politik

• Pecat atau jatuhkan sanski tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik
• Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil

Untuk Polri

• Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan
• Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia
• Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM

 Untuk TNI

• Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil
• Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri
• Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi

Untuk Kementerian Sektor Ekonomi

• Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja di seluruh Indonesia
• Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak
• Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com